BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum

Kepala BPKH Fadlul Imansyah sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024(Dok.HO)

KEPALA Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (27/8). Kehadirannya ditegaskan sebagai bentuk komitmen institusi dalam menghormati sekaligus mendukung penuh proses penegakan hukum.

Fadlul memastikan, BPKH bersikap kooperatif dengan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum yang berwenang, serta siap memberikan data dan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami hadir untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang kami ketahui. BPKH mendukung penuh proses penegakan hukum dan akan terus bersikap kooperatif kepada aparat penegak hukum,” ujar Fadlul.

Selain Fadlul, JPU juga memeriksa dua saksi lainnya dalam sidang dengan terdakwa eks Staf Khusus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex tersebut. Kedua saksi itu yakni Deputi Keuangan BPKH Irwanto serta M. Lutfi Makki yang pernah bertugas sebagai Pembantu Staf Teknis Haji 2 (PSTH2) Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah periode 2021-2024.

Deputi Keuangan BPKH Irwanto menyampaikan bahwa keterangannya di persidangan diberikan guna mendukung upaya pengungkapan perkara secara objektif berdasarkan fakta dan bukti.

“Kami memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan sepanjang berada dalam kewenangan kami. Prinsipnya, kami mendukung proses hukum yang transparan, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutur Irwanto.

Sebagai institusi pengelola dana umat, BPKH menyadari bahwa pengelolaan keuangan haji adalah amanah yang wajib dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, profesionalitas, dan tata kelola yang baik.

“Kami memahami bahwa kepercayaan jemaah merupakan amanah yang sangat besar. Karena itu, BPKH berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara akuntabel,” tambah Fadlul. (M-3)