1 week ago
13
KETUA DPR RI Puan Maharani.(Dok. Antara)
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pelayanan pendidikan. Langkah ini merespons maraknya fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid di sejumlah daerah pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Puan menekankan pentingnya pemerintah memetakan penyebab fenomena tersebut secara mendalam sebelum mengambil langkah penanganan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diputuskan sesuai dengan realitas dan kondisi di lapangan.
"Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi," ujar Puan di Jakarta, Rabu (15/7).
Menurut Puan, terdapat berbagai faktor yang memicu minimnya peserta didik, antara lain penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk atau migrasi, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan sekolah negeri.
Ia menilai pemerintah tidak bisa menerapkan kebijakan yang seragam di seluruh wilayah. Penanganan harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah demi menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan. Peta ini harus mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, hingga proyeksi penduduk untuk minimal 10 tahun ke depan.
"Peta tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan (merger), atau dipertahankan karena peran strategisnya," jelasnya.
Puan juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan hak anak. Jika penggabungan sekolah menjadi pilihan terakhir, pemerintah wajib memastikan ketersediaan transportasi sekolah yang aman bagi siswa.
Fenomena krisis murid ini terpantau nyata di beberapa daerah. Di SD Negeri Purwoyoso 01, Kota Semarang, Jawa Tengah, sekolah dilaporkan hanya menerima tiga siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Sementara di Kabupaten Sleman, DIY, tercatat sekitar 60 sekolah masih kekurangan siswa hingga berakhirnya masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). (Ant/H-3)
