KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kepada jajaran internal lembaganya. “Pembalap sehebat Valentino Rossi atau Marc Marquez, meski sudah ahli dan juara dunia, masih bisa jatuh saat di tikungan. Saya berharap KPK tidak melakukan kesalahan berisiko hukum,” ujar Setyo dikutip dari Antara, Kamis, 28 Mei 2026.
Setyo menyampaikan hal itu dalam kegiatan Knowledge Management Day: Penerapan KUHP dan KUHAP Baru terhadap Tugas KPK yang digelar pada awal pekan ini. Forum tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal KPK untuk memastikan seluruh proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan korupsi tetap adaptif terhadap perubahan regulasi nasional yang kini memasuki fase harmonisasi besar-besaran.
Dalam forum itu, pembahasan berfokus pada perubahan dalam Buku Kesatu KUHP Baru yang dinilai memiliki implikasi langsung terhadap pembuktian tindak pidana korupsi dan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum khusus (lex specialis). Meski Indonesia tengah memasuki fase penyesuaian ratusan regulasi sektoral, KPK memastikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap diperlakukan sebagai kejahatan inti dengan kekhususan penanganan serta ancaman pidana yang ketat.
Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengundangkannya pada 2 Januari 2023. Pasal 624 UU KUHP menyatakan peraturan tersebut mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yakni pada 2 Januari 2026.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengundangkannya pada 17 Desember 2025. Berdasarkan Pasal 369 UU KUHAP, regulasi tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Pilihan Editor: Seabrek Masalah KUHP dan KUHAP Baru
