Asbanda: Peran BPD harus Diperkuat sebagai Pilar Pembangunan Daerah

ilustrasi(Antara)

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Regional Development Bank. Langkah ini bertujuan menjadikan BPD sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.

Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menekankan pentingnya terciptanya level playing field bagi BPD. Ia berharap BPD memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah, selama memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko yang ditetapkan.

“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital, dan governance,” ujar Agus dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Kontribusi Sektor Riil dan Ketahanan Likuiditas

Agus menjelaskan bahwa BPD memegang peran krusial dalam membiayai kebutuhan ekonomi daerah yang beragam, mencakup sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dan transportasi.

Namun, Asbanda memberikan catatan mengenai struktur likuiditas BPD yang unik. Karakteristik likuiditas BPD sangat bergantung pada siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah (TKD), APBD, serta ekosistem transaksi pemerintah daerah lainnya. Oleh karena itu, setiap perubahan desain fiskal atau mekanisme penyaluran dana pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan di daerah.

Berdasarkan data hingga Juni 2026, performa 27 BPD di Indonesia menunjukkan kondisi fundamental yang sehat dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Keuangan Nilai (Juni 2026)

Total Aset	Sekitar Rp1.043 Triliun
Penyaluran Kredit	Sekitar Rp673 Triliun
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Sekitar Rp770 Triliun

Keseimbangan Efisiensi dan Dampak Regional

Meskipun tumbuh positif, Agus mengingatkan perlunya mencermati fungsi intermediasi di tengah tekanan sumber pendanaan. Hal ini penting untuk mencegah kenaikan biaya dana (cost of fund) yang dapat membatasi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan kompetitif.

“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” tegasnya.

Asbanda mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah di BPD diarahkan untuk memperkuat sektor produktif dan prioritas, seperti UMKM dan infrastruktur daerah. Mengingat fungsi BPD yang berbeda dari bank komersial umum, Asbanda meminta agar penyusunan kebijakan nasional selalu menyertakan perspektif regional development impact.

Transformasi Digital dan Daya Saing

Untuk meningkatkan daya saing di pasar uang, repo, treasury, hingga sindikasi pembiayaan, seluruh BPD kini tengah mempercepat transformasi digital. Fokus utama mencakup penguatan cybersecurity, manajemen risiko, serta peningkatan porsi dana murah (CASA) dari masyarakat dan dunia usaha.

Dengan total aset menembus Rp1.000 triliun, Asbanda optimistis BPD dapat "naik kelas" menjadi bank pembangunan daerah yang sehat, digital, dan kompetitif.

“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkas Agus. (Ant/E-3)