INFO NASIONAL – Komitmen PT Agincourt Resources dalam mendukung konservasi satwa liar kembali dibuktikan melalui keberhasilan pelepasliaran harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) bernama “Senja” ke habitat alaminya di Kedah, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Aceh, pada 21 Mei 2025. Langkah ini menjadi simbol nyata sinergi multipihak dalam menjaga keanekaragaman hayati di Pulau Sumatra.
“Senja”, seekor harimau betina berusia sekitar 5-6 tahun, sebelumnya menjadi korban konflik antara manusia dan satwa liar di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara pada Juni 2024. Selama 11 bulan, ia menjalani proses rehabilitasi intensif di Sanctuary Harimau Sumatra Barumun, Padang Lawas Utara—hasil kerja sama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara dan Yayasan Parsamuhan Bodhicitta Mandala Medan—hingga akhirnya dinyatakan sehat dan siap kembali ke alam liar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, berperan aktif dalam keberhasilan translokasi ini dengan menyediakan helikopter tipe SA 315B Lama (Aerospatiale). Proses pengangkutan “Senja” dilakukan dengan metode longline, di mana kandang digantung pada badan helikopter untuk menyesuaikan kondisi medan dan meminimalkan kerusakan vegetasi.
Wakil Presiden Direktur PTAR, Ruli Tanio, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pelepasliaran tersebut. “Kesuksesan konservasi ini tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat sekitar TNGL. Dengan kerja sama ini, kami yakin bahwa kita dapat menciptakan masa depan yang lebih harmonis antara manusia dan alam,” ujar Ruli.
Helikopter SA 315B (Aerospatiale) membantu proses pelepasliaran harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) bernama "Senja" ke habitatnya di kawasan konservasi Kedah, Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh, pada 21 Mei 2025. Dok. Agincourt Resources
Menurutnya, pelepasliaran “Senja” sejalan dengan semangat Living in Harmony yang diusung PTAR—menyelaraskan operasional berkelanjutan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. “Komitmen ini juga merupakan bagian dari dukungan kami terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan yang lestari,” tambahnya.
Pemilihan TNGL sebagai lokasi pelepasliaran mempertimbangkan lokasi yang jauh dari pemukiman, ketersediaan satwa mangsa, dan keberadaan jejak harimau lain sebagai penanda habitat yang cocok untuk adaptasi “Senja”. Minimnya aktivitas manusia di sekitar kawasan juga menjadi faktor pendukung utama.
Direktur Hubungan Eksternal PTAR, Sanny Tjan, menegaskan bahwa pelepasliaran ini memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung program konservasi. “Kami konsisten mendukung upaya pelepasliaran harimau Sumatra sebagai langkah nyata menjaga keseimbangan ekosistem hutan Sumatra. Spesies kunci seperti harimau berperan vital dalam pelestarian lingkungan jangka panjang,” jelas Sanny.
Ia menambahkan, setiap program konservasi yang didukung PTAR melibatkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan masyarakat lokal. Sebelumnya, PTAR juga memfasilitasi pelepasliaran harimau Sumatra “Bestie” ke TNGL pada November 2022 dan dua harimau lainnya ke Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi.
Sekilas Tambang Emas Martabe
Tambang Emas Martabe yang dikelola oleh PT Agincourt Resources berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, dengan luas wilayah 1.303 km² dalam Kontrak Karya generasi keenam. Produksi penuh dimulai sejak 24 Juli 2012 dengan kapasitas lebih dari 7 juta ton bijih per tahun, menghasilkan lebih dari 200.000 ounce emas dan 1–2 juta ounce perak setiap tahunnya.
Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 3.000 karyawan dan kontraktor, dengan 99 persen tenaga kerja merupakan warga Indonesia dan lebih dari 70 persen berasal dari desa setempat. PT Danusa Tambang Nusantara (anak usaha PT United Tractors Tbk dan PT Pamapersada Nusantara) menguasai 95 persen saham PTAR, sedangkan 5 persen dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.(*)
