TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan negara-negara di Eropa hingga kini masih menggunakan pembangkit listrik berbasis energi fosil seperti batu bara. Bahlil mengatakan sumber energi ini masih banyak digunakan di negara-negara Eropa, termasuk Turki. “Kita aja yang terlalu kekinian. Tapi ya udah, enggak apa-apa lah. Ini dalam rangka menjaga bumi kita kan. Yang penting subsidi dari negara jangan banyak-banyak aja,” ujarnya saat peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Bahlil juga mengungkap negara-negara yang merasa paling unggul dalam pengembangan energi terbarukan justru masih meminta kontrak baru batu bara di Indonesia. “Ya kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa dia memaksa kita untuk harus tidak pakai batu bara,” ujar politikus lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura.
Dalam forum yang sama, Bahlil menyebut pemerintah berencana menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt hingga 2034. Dari total tersebut, 42,6 gigawatt berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT), 10,3 gigawatt dari sistem penyimpanan energi (storage), dan 16,6 gigawatt dari sumber energi fosil. Energi fosil terdiri atas gas sebanyak 10,3 gigawatt dan batu bara 6,3 gigawatt. “Sebenarnya gas ini, menurut saya bukan lagi fosil an sich ya, dia setengah,” ujar Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Sebelumnya, Bahlil menegaskan Indonesia tidak dapat memaksakan diri menghentikan operasional PLTU jika belum ada kepastian pendanaan. Meski beberapa lembaga keuangan menjanjikan pembiayaan untuk program pensiun dini PLTU, hingga kini belum ada realisasi konkret. “Kami dipaksa untuk pensiunkan PLTU, siapa yang membiayai? Dijanjikan ada lembaga donor yang membiayai, mana ada, sampai sekarang belum ada, zero,” ujarnya dalam forum Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru di The Westin Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.
Bahlil menyebut Just Energy Transition Partnership (JETP) termasuk salah satu lembaga donor yang berkomitmen mendanai program pensiun dini PLTU. Namun, ia menekankan transisi energi tidak dapat dilakukan tanpa jaminan pendanaan yang pasti.
Pemerintah, kata dia, tidak akan mengalokasikan APBN untuk membiayai pensiun dini PLTU. Pemerintah juga tidak ingin membebani PT PLN (Persero) dengan penerbitan surat utang baru. “Masak dana APBN, atau PLN membuat bond baru lagi untuk membiayai itu,” ujar Bahlil.
Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
