Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan, Upaya Jaga Kredibilitas Fiskal

Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).(Antara)

PENGANGKATAN Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai bukan sekadar pergantian figur. Langkah Presiden Prabowo Subianto ini dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas kebijakan fiskal di tengah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dinamika pasar.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa rekam jejak Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal krusial. "Menurut saya, pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan dan kredibilitas kebijakan fiskal," ujar Yusuf pada Selasa (15/9).

Rekam Jejak dan Sinyal Pasar

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 P Tahun 2026 yang diterbitkan pada 14 September 2026, Suahasil resmi melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029. Ia menjadi Menteri Keuangan ketiga dalam periode ini, setelah Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebagai teknokrat yang menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil dinilai memiliki keunggulan dalam memahami arsitektur APBN tanpa perlu beradaptasi dari nol. Pengalamannya mencakup kebijakan penerimaan, belanja negara, hingga koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), yang memberikan sinyal positif bagi pelaku pasar.

Fokus Pengelolaan Keuangan Negara

Yusuf menekankan bahwa tantangan ke depan bagi Suahasil sangat konkret. Menteri Keuangan baru harus memastikan defisit APBN tetap terkendali sembari mendorong perbaikan penerimaan negara. Selain itu, efektivitas belanja untuk program prioritas menjadi kunci agar memberikan dampak riil bagi perekonomian.

Aspek Fokus Target Utama

Defisit APBN	Menjaga batas aman dan terkendali.
Beban Bunga Utang	Pengelolaan dalam ruang fiskal berkelanjutan.
Koordinasi Lembaga	Sinkronisasi kebijakan dengan BI dan Danantara.

Komunikasi pemerintah juga menjadi catatan penting. Yusuf menilai respons pasar terhadap pergantian menteri merupakan refleksi dari perubahan ekspektasi. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan aset negara tidak mengirimkan sinyal yang bertolak belakang kepada pasar.

Mandat ini sejalan dengan komitmen awal Suahasil pascapenunjukan, yakni menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara agar tetap mampu membiayai program prioritas tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional. (Mir/I-1)