Menkeu Baru, Tantangan Fiskal, dan Pekerjaan Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyapa wartawan dan pegawai Kemenkeu seusai dilantik presiden di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/9/2026). Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudh(MI/Usman Iskandar)

ANGGOTA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puteri Anetta Komarudin menilai Menteri Keuangan (Menkeu) baru Suahasil Nazara perlu memperkuat pengelolaan fiskal dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan menjaga keberlanjutan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami sudah cukup lama mengenal Pak Suahasil dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak tahun 2019 lalu. Dengan rekam jejak ini, saya melihat kalau beliau sudah paham betul bagaimana mengelola arsitektur APBN kita," kata Puteri saat dihubungi, Selasa (15/9). 

Selain pengalaman di pemerintahan, Puteri menilai keahlian Suahasil di bidang ilmu ekonomi menjadi modal menjaga APBN tetap sehat. Ia berharap pergantian posisi menteri keuangan tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi penerimaan, Puteri menekankan perlunya langkah maksimal untuk mencapai target negara yang bersumber dari berbagai sektor. Penerimaan perpajakan, bea cukai, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinilai masih membutuhkan terobosan dan pembenahan.

"Seperti yang sering dibahas sebelumnya, kita harus bisa mencapai target penerimaan negara secara maksimal, baik dari pajak, bea cukai, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang tentunya perlu terobosan dan pembenahan dari Pak Suahasil," ujarnya.

Tak kalah penting, pemerintah perlu memastikan belanja negara semakin berkualitas. Menurut Puteri, efektivitas belanja menjadi salah satu kunci agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih tinggi dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.

Di sisi pembiayaan, ia meminta pengelolaan dilakukan secara hati-hati agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Kebijakan pembiayaan yang prudent diperlukan untuk memastikan ruang fiskal tetap sehat di tengah kebutuhan pembangunan dan agenda ekonomi pemerintah.

Puteri juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas otoritas. Menteri Keuangan bersama otoritas terkait perlu membangun sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. (H-4)