Sikap Keras Teodoro terhadap Tiongkok Dinilai Berpotensi Menjadi Modal Politik

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro(Antara)

SIKAP keras Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro terhadap Tiongkok dinilai tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan sengketa Laut China Selatan. Menjelang Pemilu Filipina 2028, retorika tersebut berpotensi memiliki dimensi politik domestik karena isu kedaulatan dan keamanan memiliki daya tarik elektoral.

Pemerhati geopolitik Indo-Pasifik Sukron Makmun menilai posisi Teodoro sebagai salah satu pejabat Filipina yang paling vokal terhadap Tiongkok perlu dilihat dalam konteks dinamika politik domestik Filipina.

”Teodoro bukan lagi sekadar pejabat pertahanan yang menyampaikan keberatan Filipina terhadap tindakan Tiongkok. Ia telah menjadi salah satu wajah paling vokal dari kebijakan Manila yang semakin keras terhadap Beijing,” kata Sukron.

Menurut dia, sikap tersebut dapat menjadi bagian dari pembentukan citra politik seorang tokoh, meskipun Teodoro belum menyatakan diri akan maju dalam Pemilu 2028.

Pada Juli 2026, Teodoro mengatakan belum memikirkan rencana politik untuk Pemilu 2028 dan memilih berfokus menjalankan tugas sebagai menteri pertahanan. Namun, menurut Sukron, pembangunan citra politik dapat berlangsung jauh sebelum seseorang mendeklarasikan pencalonan. ”Politik tidak selalu bekerja melalui deklarasi resmi,” ujarnya.

POLITIK DOMESTIK
Sukron menyoroti pernyataan Teodoro bahwa kandidat yang menunjukkan sikap pro-Tiongkok tidak memiliki kelayakan dalam Pemilu 2028. Menurut dia, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu hubungan dengan Tiongkok telah masuk ke dalam perdebatan politik menjelang pemilu.

Di satu sisi, Filipina memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak-haknya berdasarkan hukum internasional, termasuk terkait sengketa maritim di Laut China Selatan. Namun, menurut Sukron, kepentingan tersebut perlu dibedakan dari penggunaan retorika anti-Tiongkok sebagai instrumen politik domestik.

”Teodoro dapat meyakini bahwa China merupakan ancaman terhadap Filipina. Pada saat yang sama, posisi keras terhadap China dapat memberikan keuntungan politik di dalam negeri. Kedua kemungkinan tersebut dapat berjalan bersamaan,” katanya.

Ia menilai persoalan muncul apabila retorika politik kemudian memengaruhi arah kebijakan nasional atau menjadikan sikap konfrontatif sebagai identitas politik seorang pejabat.

Ketegangan antara Manila dan Beijing sendiri tidak hanya berlangsung melalui pernyataan politik. Perselisihan kedua negara terutama berkaitan dengan klaim wilayah dan aktivitas kapal di Laut China Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir berulang kali memicu ketegangan.

Pada Juni 2026, Tiongkok menjatuhkan sanksi terhadap Teodoro dan keluarganya setelah Beijing menilai pernyataan dan kebijakannya merusak hubungan Tiongkok-Filipina. Perkembangan tersebut semakin menempatkan Teodoro sebagai salah satu figur yang menonjol dalam ketegangan kedua negara.

Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina mengatakan sanksi Beijing terhadap Teodoro dan keluarganya dianggap sebagai tindakan tidak ramah yang semakin memperumit hubungan antara Filipina dan Tiongkok. "Meskipun pengenaan sanksi adalah hak prerogatif kedaulatan Tiongkok, Filipina memandangnya sebagai tindakan tidak ramah yang semakin memperumit hubungan bilateral," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina, Analyn Ratonel , dalam sebuah pernyataan, beberapa waktu lalu.

KERJA SAMA DENGAN KORSEL
Di sisi lain, Filipina terus mempererat hubungan dengan Korea Selatan. Korea Selatan dan Filipina, Senin (7/9), sepakat untuk memperluas kerja sama pertahanan dan industri persenjataan, termasuk pertukaran personel dan latihan militer bersama, menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto C. Teodoro Jr. di Seoul saat Teodoro mengunjungi negara tersebut untuk acara Seoul Defense Dialogue 2026, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan.

Kedua negara sepakat untuk memperkuat konsultasi rutin antara otoritas pertahanan masing-masing serta memperluas kerja sama dalam pertukaran personel dan latihan bersama.

RISIKO ESKALASI
Menurut Sukron, ketegasan dalam mempertahankan kepentingan nasional berbeda dengan permusuhan. Menteri pertahanan, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan negaranya sekaligus memperhitungkan konsekuensi strategis dari komunikasi publik. "Ketegasan berbeda dengan permusuhan,” ujarnya.

Ia menilai penggunaan bahasa yang semakin konfrontatif mungkin memberikan keuntungan retoris dalam jangka pendek. Namun, eskalasi verbal yang terus berlangsung dapat mempersempit ruang diplomasi dan membuat hubungan pertahanan serta diplomatik kedua negara semakin sulit dikelola.

Jika Tiongkok terus diposisikan sebagai ancaman utama sementara diplomasi dipersepsikan sebagai bentuk kelemahan, ruang kompromi dapat semakin menyempit. Dalam kondisi seperti itu, komunikasi pejabat pemerintah berpotensi menjadi bagian dari dinamika konflik, bukan hanya instrumen untuk mengelolanya.

Sukron juga mengingatkan negara-negara ASEAN agar tidak menjadikan persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai satu-satunya kerangka dalam melihat persoalan keamanan kawasan.

Menurut dia, meningkatnya rivalitas kedua kekuatan besar justru menuntut negara-negara Asia Tenggara mempertahankan otonomi strategis. ASEAN membutuhkan ruang untuk mengelola persaingan kekuatan besar tanpa harus masuk ke dalam salah satu kubu.

JAGA KESEIMBANGAN
Sukron mengatakan Indonesia tidak berada dalam posisi yang sama dengan Filipina dalam sengketa teritorial di Laut China Selatan. Karena itu, pengalaman dan persepsi Filipina terhadap Tiongkok tidak dapat secara langsung dijadikan rujukan kebijakan luar negeri Indonesia.

”Indonesia tidak terlibat dalam sengketa teritorial yang sama seperti Filipina di LCS. Maka, tidak ada alasan untuk mengadopsi seluruh persepsi Filipina terhadap Tiongkok,” katanya.

Menurut dia, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mempertahankan kepentingan nasionalnya. Posisi tersebut membutuhkan kombinasi antara ketegasan, diplomasi, dan kemampuan menjaga komunikasi dengan berbagai kekuatan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia dinilai perlu menghindari politik luar negeri yang semata-mata dibangun berdasarkan persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Sukron menilai Indonesia justru dapat memainkan peran untuk mendorong dialog, menjaga keseimbangan kawasan, dan mencegah perselisihan di Laut China Selatan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

”Indonesia tidak membutuhkan figur seperti Teodoro sebagai model kebijakan luar negeri. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu bersikap tegas tanpa memelihara permusuhan, mempertahankan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam politik ketakutan, serta menggunakan diplomasi sebagai instrumen kekuatan,” ujarnya. (Ant/E-2)