3 hours ago
2
Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8).(MI/Insi Nantika Jelita)
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah merancang Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal. Para pelaku usaha tetap dapat menjalankan transaksi ekspor secara langsung dengan pembeli maupun penjual sesuai mekanisme pasar yang berlaku.
"Memang dari awal kita tidak pernah mencanangkan kita akan menjadi eksportir tunggal," ujar Rosan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8). Meski regulasi membuka ruang bagi DSI untuk berperan sebagai eksportir, hal itu tidak berarti mengambil alih seluruh kegiatan ekspor nasional.
Rosan menjelaskan bahwa fokus utama DSI adalah pada aspek transparansi dan kewajaran harga. Pemerintah akan melakukan pemantauan ketat untuk memastikan tidak ada harga transaksi yang berada di bawah indeks yang seharusnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, DSI akan memberikan peringatan (alert) kepada eksportir terkait.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi. "Objektifnya adalah bagaimana kita bisa menekan, mereduksi, dan bahkan menghilangkan transfer pricing, under invoicing, serta pelaporan data yang tidak benar," tegas Menteri Investasi/Kepala BKPM tersebut.
Untuk mendukung fungsi tersebut, Danantara tengah mengintegrasikan data dari berbagai instansi, mulai dari Kementerian Keuangan, Kemendag, Kemenhub, hingga Bank Indonesia ke dalam satu platform. Integrasi ini memungkinkan DSI memantau titik ekspor, volume, hingga nilai transaksi secara harian dan menyeluruh.
Sejak Juni 2026, DSI dilaporkan telah mengevaluasi sekitar 6.500 transaksi dengan nilai mencapai US$14 miliar. Data ini menjadi basis pemantauan tanpa mengintervensi kontrak jangka panjang yang sudah berjalan antara eksportir dan pembeli.
Sebagai langkah lanjutan, DSI sedang menyiapkan dashboard pemantauan terbuka. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan gambaran detail mengenai aktivitas ekspor nasional sekaligus memastikan perdagangan berjalan dengan data yang lebih akurat dan transparan. (Z-10)
