Perhimpunan Guru Tolak Motor Listrik Hasil Korupsi BGN

PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru secara tegas menolak usulan motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional atau BGN pada tahun 2025 yang akan dihibahkan untuk guru honorer. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri saat dimintai tanggapannya pada Senin, 22 Juni 2026. “Guru tidak butuh motor listrik,” ujar Iman.

Dia juga menyampaikan bahwa pembagian motor listrik sisa dari kasus dugaan korupsi BGN untuk para guru tidaklah elok dan bijaksana. Guru bukan tempat penampungan dari sisa-sisa masalah. “Jadi ini sebuah perlakuan yang tidak bijaksana,” kata dia.

Hal utama yang dibutuhkan oleh para guru, kata Iman, ialah kepastian akan gaji layak dan jaminan status yang jelas. Guru honorer sangat berharap kepastian kapan mereka akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan kesejahteraan mereka bisa terjamin.

Motor listrik yang dibelanjakan oleh BGN juga awalnya bukan untuk guru. Motor itu mulanya diperuntukkan bagi pegawai dapur satuan pelayanan dan pemenuhan gizi (SPPG). “Bagaimana mungkin guru ini punya motor, tetapi pemerintah tidak memikirkan bagaimana pengoperasian motor ini di sejumlah daerah. Kami kira kebijakan itu desainnya harus jelas. Sejak awal ini bukan untuk guru,” ucap Iman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendukung rencana jika sepeda motor listrik BGN itu dibagikan kepada guru honorer. Yahya mengatakan hibah merupakan jalan keluar agar aset yang sudah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa, 23 Juni 2026.

Meski demikian, politikus Partai Golkar itu mengaku sejak awal tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional SPPG. Menurut dia, kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan para pengelola dapur program makan bergizi gratis (MBG). “Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” ujar Yahya.

Tempo telah berupaya meminta konfirmasi Juru Bicara BGN sekaligus Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari ihwal rencana itu. Namun, hingga berita ini ditulis, Arum belum memberikan jawaban.

Pada konferensi pers di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juni 2026, saat ditanyai awak media ihwal motor listrik, Arum tak banyak memberikan tanggapan. Ia hanya mengatakan seluruh pengadaan barang yang dikeluarkan pada tahun 2025 telah disisir satu per satu dan akan dimanfaatkan secara maksimal.

“Satu demi satu barangnya dan sebagainya, itu masih dibahas dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan,” ujar Arum.

Dia menegaskan, BGN tak ingin mengulangi kesalahan yang sama terutama pengadaan barang atau belanja yang tidak bermanfaat. “Ini salah satu bentuk efisiensi anggaran juga,” ucapnya.