3 hours ago
3
Pakar kriminologi UI Adrianus Meliala mengingatkan sayembara tangkap begal berisiko memicu vigilantisme, praktik bounty hunter, dan membahayakan warga.(Dok.MI)
PAKAR Kriminologi Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala mengingatkan kebijakan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan berpotensi memicu aksi main hakim sendiri (vigilantisme) dan membahayakan keselamatan masyarakat. Menurutnya, penangkapan pelaku kejahatan merupakan kewenangan aparat penegak hukum, sedangkan masyarakat seharusnya berperan pada aspek pencegahan.
Adrianus mengatakan secara prinsip masyarakat tidak seharusnya didorong untuk mengambil alih fungsi penangkapan pelaku kejahatan. Menurutnya, pemerintah daerah dan kepolisian telah memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas masing-masing.
“Saya berpendapat konservatif, ranah masyarakat adalah pada pencegahan. Penangkapan dan pengungkapan adalah urusan negara, dalam hal ini polisi. Dewasa ini pemda dan polisi sudah memiliki kemampuan yang amat cukup. Apabila mereka tidak mampu melakukannya, menurut saya karena sudah terkena penyakit birokrasi,” kata Adrianus kepada Media Indonesia, Senin (27/7).
Ia menilai ajakan kepada masyarakat untuk menangkap pelaku begal justru harus diwaspadai. Pasalnya berpotensi menempatkan warga dalam situasi yang berbahaya.
“Ajakan agar masyarakat menangkap begal jelas harus diwaspadai karena berpotensi membuat masyarakat menjadi korban,” ujarnya.
Adrianus juga mengkritisi pemberian hadiah atau sayembara bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan. Menurutnya, insentif tersebut berpotensi melahirkan budaya vigilantisme dan praktik bounty hunter di tengah masyarakat.
“Apalagi dengan adanya sayembara. Malah memunculkan vigilantisme dan kebiasaan bounty hunter. Kalau itu terjadi, masyarakat juga yang akan pusing,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan kebijakan sayembara dengan hadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal, jambret, pencurian, maupun perampokan dalam keadaan hidup untuk kemudian diserahkan kepada kepolisian.
Kebijakan tersebut disebut sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Akan tetapi, kebijakan itu memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai sayembara dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam membantu aparat memberantas kejahatan.
Di sisi lain, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kebijakan tersebut justru mendorong aksi main hakim sendiri, membahayakan keselamatan warga, serta menimbulkan persoalan hukum apabila terjadi salah tangkap atau penggunaan kekerasan yang berlebihan. (Z-2)
