Inggris Sanksi Pemukiman Ilegal di Tepi Barat, Hubungan Diplomatik dengan Israel Memanas

9 hours ago 1
Inggris Sanksi Pemukiman Ilegal di Tepi Barat, Hubungan Diplomatik dengan Israel Memanas Pemukiman Israel di kawasan Tepi Barat, Palestina.(AFP/AHMAD GHARABLI )

PEMERINTAH Inggris secara resmi mengumumkan sanksi terhadap pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. Langkah tegas ini diambil setelah London menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap praktik "pembersihan etnik" terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.

Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, menyatakan bahwa kebijakan ini menandai dimulainya pendekatan baru dalam konflik Israel-Palestina. Menurutnya, Inggris kini tidak hanya menyuarakan ketidakadilan dan penderitaan, tetapi juga mengambil tindakan nyata.

Detail Sanksi dan Kebijakan Baru Inggris

Sanksi yang dijatuhkan Inggris mencakup pelarangan barang-barang hasil pemukiman serta tindakan hukum terhadap perusahaan maupun individu yang menyediakan layanan untuk ekspansi pemukiman. Selain itu, Miliband juga mengumumkan larangan iklan pemukiman ilegal Tepi Barat di wilayah Inggris.

Dalam pernyataannya di hadapan parlemen, Miliband menegaskan bahwa pendudukan Israel di Tepi Barat adalah tindakan melawan hukum internasional. Hal ini sejalan dengan opini penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024.

Kategori Sanksi Detail Tindakan
Barang Dagang Larangan impor barang yang diproduksi di pemukiman ilegal.
Layanan & Korporasi Tindakan terhadap entitas yang mendukung ekspansi pemukiman.
Promosi Larangan iklan pemukiman Tepi Barat di Inggris.
Diplomasi Regional Sanksi tambahan terhadap sayap keuangan Hizbullah dan entitas Iran.

Reaksi Keras Israel: Balasan Diplomatik

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, merespons langkah Inggris dengan kecaman keras. Ia menuduh Miliband menyebarkan "kebohongan yang keterlaluan" dan menyebut pemerintahan Partai Buruh saat ini bersikap bermusuhan terhadap negara Israel.

Sebagai bentuk balasan, Israel mengumumkan serangkaian langkah balasan:

  • Penutupan Konsulat Inggris di Jerusalem Timur yang mewakili kepentingan Inggris di Tepi Barat dan Gaza.
  • Pelarangan masuk bagi 11 anggota parlemen Inggris, termasuk Jeremy Corbyn dan Diane Abbott, atas tuduhan aktivitas anti-Israel.
  • Penghentian kegiatan pelatihan pasukan Otoritas Palestina oleh pihak Inggris di wilayah Tepi Barat (Judea dan Samaria).
  • Penarikan perwakilan Inggris dari Pusat Dukungan Gaza Internasional di Kiryat Gat.

Dukungan Internasional dan Tekanan Global

Langkah Inggris ini tidak dilakukan sendirian. Inggris mengeluarkan pernyataan bersama dengan Prancis dan Kanada, serta didukung oleh 11 negara lainnya termasuk Denmark, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Kelompok negara ini berkomitmen untuk melindungi solusi dua negara (two-state solution) yang dianggap terancam oleh rencana pembangunan 1.200 rumah pemukiman baru di area strategis E1.

Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) melalui Sekretaris Negara Marco Rubio menyatakan tidak akan mengikuti langkah Inggris. Sementara itu, Mike Huckabee, duta besar pilihan Donald Trump untuk Israel, memperingatkan adanya dampak ekonomi besar bagi bisnis Inggris jika AS memberikan respons balasan.

Konteks Kemanusiaan di Tepi Barat dan Gaza

Miliband, yang menegaskan identitasnya sebagai seorang Yahudi Inggris yang bangga, menyatakan bahwa meskipun Israel memiliki hak untuk membela diri pascaserangan 7 Oktober 2023, hal tersebut tidak membenarkan apa yang terjadi di Gaza. Ia menyoroti adanya bukti kuat mengenai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang mengarah pada kejahatan perang.

Data menunjukkan eskalasi konflik yang signifikan di wilayah pendudukan:

Indikator Data Statistik
Jumlah Pemukim Yahudi Sekitar 700.000 orang di 160 pemukiman.
Populasi Palestina di Tepi Barat Estimasi 3,3 juta orang.
Status Hukum Ilegal menurut hukum internasional (Opini ICJ 2024).

Presiden Israel Isaac Herzog menyebut keputusan Inggris ini sebagai campur tangan kasar terhadap kedaulatan negara demokrasi dan memperingatkan bahwa sanksi bukanlah solusi yang konstruktif. Sebaliknya, Kepresidenan Palestina menyambut baik langkah ini sebagai tahap penting dalam melawan sistem kolonial Israel. (bbc/Z-1)

Read Entire Article
International | Entertainment | Lingkungan | Teknologi | Otomotif | Lingkungan | Kuliner |