Inggris Dukung Palestina, Perdagangan dari Permukiman Israel Bakal Dilarang

Ilustrasi(Antara)

PEMERINTAH Inggris berencana melakukan penataan ulang atau reset hubungan dengan Israel sekaligus mengambil posisi yang lebih aktif dalam mendukung hak-hak warga Palestina.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dijadwalkan mengumumkan kebijakan tersebut pada Selasa (8/9). Salah satu langkah yang akan disampaikan adalah rencana melarang perdagangan sejumlah barang dan jasa yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Larangan tersebut tidak hanya berpotensi mencakup produk fisik. Sejumlah layanan yang berkaitan dengan aktivitas permukiman, termasuk pembiayaan dan periklanan, juga kemungkinan masuk dalam kebijakan baru tersebut.

Miliband juga diperkirakan akan kembali menegaskan komitmen Inggris terhadap solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ia akan menyerukan perlindungan terhadap hak-hak warga Palestina sekaligus menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.

Dalam pernyataannya di hadapan anggota parlemen, Miliband diperkirakan menggunakan bahasa yang lebih keras untuk mengkritik kondisi kemanusiaan yang dialami warga Palestina di Gaza.

Pemerintah Inggris menilai ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat semakin mengancam peluang terbentuknya negara Palestina. Inggris secara resmi memandang permukiman sipil Israel yang dibangun di wilayah yang direbut dalam perang 1967 sebagai ilegal berdasarkan hukum internasional.

Rencana pembatasan perdagangan tersebut juga sejalan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024. Dalam pendapat tersebut, negara-negara dinilai tidak boleh memberikan bantuan maupun dukungan terhadap keberadaan pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Sebelumnya, pemerintah Inggris menganggap pelarangan perdagangan produk dari permukiman sulit diterapkan karena adanya kendala dalam membedakan barang yang diproduksi di permukiman dengan produk yang berasal dari Israel. Namun, kebijakan terbaru akan membuat aktivitas perdagangan dan investasi tertentu yang berkaitan dengan permukiman menjadi ilegal.

Hubungan ekonomi Inggris dan Israel memiliki nilai yang cukup besar. Total perdagangan barang dan jasa kedua negara tercatat mencapai sekitar £6 miliar pada 2025. Seberapa besar dampak kebijakan baru tersebut terhadap hubungan ekonomi Inggris-Israel masih akan bergantung pada respons pemerintah Israel.

Miliband sebelumnya juga menyoroti pembatasan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Menurutnya, Israel memberlakukan pembatasan tersebut dengan alasan keamanan.

Pemerintah Israel membantah keras tuduhan tersebut. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan merespons laporan mengenai kebijakan Inggris dengan menyerukan pengusiran duta besar Inggris.

"Usir duta besar Inggris malam ini juga," kata Smotrich.

Kritik juga datang dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee. Ia mengecam pemerintahan Partai Buruh Inggris dan menuduh pemerintah tersebut diliputi kebencian terhadap Yahudi.

Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat sebelumnya juga telah memberikan tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pembangunan permukiman. Washington bahkan meminta Israel membongkar sejumlah permukiman yang dibangun tanpa izin yang diperlukan.

Pemerintah Inggris menilai situasi di Tepi Barat semakin mendesak setelah Israel kembali melanjutkan proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek tersebut dikhawatirkan dapat memisahkan wilayah Tepi Barat menjadi dua bagian dan semakin memperkecil peluang terbentuknya negara Palestina yang berkelanjutan.

Langkah yang disiapkan Miliband juga muncul setelah hasil jajak pendapat yang dipublikasikan Guardian menunjukkan dukungan kuat masyarakat Inggris terhadap pelarangan perdagangan dengan permukiman Israel.

Survei tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap larangan perdagangan produk dari permukiman mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan penolakan, dengan kecenderungan serupa di berbagai kelompok politik.

Jajak pendapat Opinium yang diterbitkan oleh Dewan Eropa mencatat 46% warga Inggris mendukung larangan perdagangan barang yang berasal dari permukiman Israel. Sementara itu, hanya 18% responden yang menyatakan menolak kebijakan tersebut.

Rencana tersebut menandai perubahan pendekatan Inggris terhadap hubungan dengan Israel, terutama terkait aktivitas permukiman di wilayah Palestina dan situasi kemanusiaan di Gaza. (CNN/Fer/E-4)