1 hour ago
1
pilah sampah.(dok.MI)
PEMERINTAH Indonesia membawa sejumlah praktik pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dalam forum BRICS Senior Officers Meeting 2026 di New Delhi, India, Senin (17/8).
Delegasi Indonesia menilai forum BRICS penting untuk memperkuat kerja sama negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim, degradasi lahan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH sekaligus Ketua Delegasi Indonesia Ary Sudijanto mengatakan upaya adaptasi perubahan iklim perlu menggabungkan kebijakan, sains, dan keterlibatan masyarakat lokal.
“Bagi Indonesia, adaptasi berhasil ketika kebijakan yang kuat dan sains yang andal dipadukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berada di garis depan dampak iklim,” kata Ary dalam forum tersebut.
Indonesia memperkenalkan sejumlah praktik yang melibatkan masyarakat, antara lain Program Kampung Iklim (ProKlim) yang telah mencakup lebih dari 12.000 titik di Indonesia.
Selain itu, Indonesia membawa pengalaman pengelolaan sampah melalui Bank Sampah serta pelatihan keterampilan dasar bisnis dan pemberdayaan masyarakat. Model penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut juga diperkenalkan melalui pemanfaatan teknologi SiPongi yang dipadukan dengan aksi Masyarakat Peduli Api (MPA).
Praktik tersebut diharapkan dapat memperkaya kerja sama antarnegara berkembang dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Pertemuan pejabat senior tersebut merupakan bagian dari Environment Working Group (EWG) dan Contact Group on Climate Change and Sustainable Development (CGCCSD). Salah satu agenda utamanya ialah finalisasi Joint Ministerial Statement sebagai landasan komitmen bersama negara-negara anggota BRICS di bidang lingkungan dan perubahan iklim.
Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia turut menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan India sebagai Ketua BRICS 2026. Pertemuan tingkat pejabat senior kemudian merampungkan finalisasi Joint Ministerial Statement. Dokumen tersebut dijadwalkan untuk diserahkan guna diadopsi dalam BRICS Environment Ministers Meeting pada 18 Agustus 2026. (Ata/P-3)
