Haruskah Melawan Neoliberalisme dalam Pendidikan?

(MI/Seno)

PERLAWANAN terhadap neoliberalisme dalam pendidikan perlu melihat perspektif lokal, nasional, dan global untuk dapat membangun sistem pendidikan nasional yang lebih bermutu. Dari perspektif lokal, neoliberalisme dalam pendidikan perlu dikritisi apabila mengabaikan budaya, kearifan lokal, bahasa daerah, serta nilai-nilai gotong royong yang menjadi identitas komunitas dan sekolah.

Sistem pendidikan dalam perspektif nasional harus tetap berlandaskan Pancasila, UUD Negara RI 1945, dan tujuan pendidikan nasional sehingga pendidikan tidak direduksi hanya menjadi sarana mencetak SDM yang kompetitif secara ekonomi. Sementara itu, dari perspektif global, pendidikan perlu mempersiapkan murid menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi dunia tanpa kehilangan komitmen pada hak asasi manusia, keadilan sosial ekologis, keberlanjutan, dan perdamaian.

Oleh karena itu, yang perlu dilawan bukanlah keterbukaan terhadap inovasi, pasar, atau kerja sama global, melainkan dominasi logika neoliberalisme ketika nilai efisiensi, kompetisi, dan keuntungan ekonomi menggeser tujuan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia secara holistis.

Sistem pendidikan nasional perlu membangun keseimbangan antara daya saing global, jati diri bangsa, dan penguatan komunitas lokal agar menghasilkan manusia yang unggul sekaligus berkarakter, berbudaya, dan bertanggung jawab terhadap sesama serta lingkungan.

Perlawanan terhadap dominasi logika neoliberalisme dalam pendidikan dapat dimulai dari ruang kelas yang sederhana. Guru menghidupkan harapan, bukan sekadar mengejar target. Sekolah merawat solidaritas, bukan hanya kompetisi. Murid belajar bekerja sama, bukan saling mengalahkan. Prestasi tetap dihargai, tetapi belas kasih tidak boleh ditinggalkan.

Ilmu pengetahuan harus melayani kehidupan dan teknologi harus menguatkan kemanusiaan. Pendidikan yang sejati menumbuhkan hati yang peka, pikiran kritis, dan tangan yang siap berkarya demi sesama.

Masa depan tidak dibangun pasar semata. Masa depan dibangun manusia utuh, oleh guru yang setia mendampingi, keluarga yang menanamkan kasih, serta masyarakat yang percaya bahwa setiap anak ialah anugerah, bukan angka statistik.

Oleh karena itu, pendidikan harus tetap menjadi rumah bagi harapan, menjaga martabat, memelihara kebebasan, dan memperjuangkan keadilan. Sementara itu, cinta kepada sesama tetap menjadi pelajaran paling utama.

DOMINASI LOGIKA NEOLIBERALISME

Neoliberalisme ialah suatu paradigma ekonomi, politik, dan sosial yang menempatkan mekanisme pasar sebagai prinsip utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Menurut David Harvey, neoliberalisme merupakan teori praktik politik-ekonomi yang meyakini bahwa kesejahteraan manusia akan tercapai melalui kebebasan individu dalam berwirausaha, hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas, sementara peran negara dibatasi pada penciptaan dan pemeliharaan kerangka institusional bagi pasar.

Philip Mirowski memandang neoliberalisme bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan juga proyek intelektual yang berupaya membentuk kembali masyarakat agar seluruh aspek kehidupan tunduk pada logika persaingan dan efisiensi pasar.

Sementara itu, Wendy Brown menjelaskan neoliberalisme mengubah warga negara menjadi aktor ekonomi yang dinilai berdasarkan produktivitas, daya saing, dan nilai pasar sehingga nilai-nilai demokrasi, solidaritas, dan kepentingan publik cenderung terpinggirkan.

Dengan demikian, menurut para pakar tersebut, neoliberalisme bukan hanya sistem ekonomi, melainkan juga cara pandang yang memperluas logika pasar ke hampir seluruh dimensi kehidupan manusia.

Neoliberalisme mengajarkan pendidikan ialah komoditas. Sekolah dipandang sebagai pasar. Murid menjadi pelanggan. Guru diukur dengan angka. Pengetahuan dihitung sebagai investasi. Nilai kemanusiaan perlahan memudar. Padahal, pendidikan lahir bukan untuk diperjualbelikan. Pendidikan ialah ruang bertumbuh. Tempat hati belajar mencintai kebenaran. Tempat akal menemukan kebijaksanaan.

Oleh karena itu, melawan neoliberalisme bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menolak ketika manusia kehilangan martabat di hadapan logika keuntungan.

TATA BAHASA NEOLIBERALISME

Bentuk-bentuk nyata tata bahasa neoliberalisme dalam pendidikan tampak pada penggunaan istilah, cara berpikir, dan praktik yang mengadopsi logika pasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah dipahami sebagai penyedia layanan, peserta didik sebagai pelanggan, guru sebagai penyedia jasa, dan pendidikan sebagai investasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

Keberhasilan pendidikan kemudian lebih banyak diukur melalui indikator-indikator seperti efisiensi, produktivitas, kompetisi, capaian kinerja, peringkat, akreditasi, skor ujian, benchmarking, output, outcome, return on investment, dan employability, sementara dimensi pembentukan karakter, kebijaksanaan, solidaritas, kepedulian sosial, dan pertumbuhan moral cenderung menjadi perhatian sekunder.

Dalam tata bahasa itu, istilah-istilah seperti human capital, market relevance, customer satisfaction, performance management, dan school branding semakin dominan dalam wacana pendidikan. Akibatnya, bahasa pendidikan bergeser dari kosakata yang menekankan martabat manusia, pembebasan, dan pembentukan warga negara yang bertanggung jawab menuju kosakata yang lebih menonjolkan efisiensi ekonomi, persaingan, dan nilai pasar sehingga bahasa itu sendiri turut membentuk cara masyarakat memahami tujuan pendidikan.

PERLAWANAN SEHARI-HARI

Perlawanan sehari-hari ialah tindakan-tindakan kecil, sederhana, dan konsisten yang dilakukan dalam praktik pendidikan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah kuatnya logika neoliberalisme. Berbeda dengan perlawanan politik, advokasi kebijakan, atau gerakan sosial yang berupaya mengubah sistem dari tingkat struktural, perlawanan sehari-hari berlangsung dalam interaksi rutin antara guru, peserta didik, kepala sekolah, dan komunitas sekolah.

Perlawanan itu tampak ketika guru lebih mengutamakan pembelajaran yang bermakna daripada sekadar mengejar nilai, peringkat, atau target kinerja yang sempit. Bentuk perlawanan itu juga diwujudkan melalui praktik kolaborasi, solidaritas, kepedulian, dan penghargaan terhadap keberagaman, yang menolak menjadikan pendidikan semata-mata sebagai arena kompetisi pasar.

Meskipun sering tidak terlihat sebagai gerakan besar, perlawanan sehari-hari memiliki kekuatan transformatif karena secara perlahan membentuk budaya sekolah yang lebih adil, human, dan berorientasi pada perkembangan manusia seutuhnya.

Melawan neoliberalisme dalam sistem pendidikan nasional berarti menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan sarana pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar instrumen untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Dalam perspektif itu, pendidikan harus berorientasi pada pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta tanggung jawab sebagai warga negara, di samping penguasaan kompetensi akademik dan keterampilan kerja.

Negara memiliki peran penting untuk menjamin akses pendidikan yang bermutu, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi ekonomi, geografis, dan sosial.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu menghindari dominasi logika komersialisasi, kompetisi yang berlebihan, dan pengukuran keberhasilan yang hanya bertumpu pada capaian ekonomi atau angka-angka kinerja. Sebaliknya, sistem pendidikan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan semangat kebudayaan Indonesia sehingga sekolah menjadi ruang untuk memanusiakan manusia, memperkuat keadilan sosial ekologis, membangun solidaritas, serta mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang berintegritas, dan mampu berkontribusi bagi kesejahteraan bersama.

Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari terhadap fenomena neoliberalisme dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui praktik pembelajaran yang menempatkan murid sebagai pribadi yang bermartabat, bukan sebagai objek kompetisi atau sekadar calon tenaga kerja.

Di ruang kelas, guru dapat membangun budaya dialog, berpikir kritis, kolaborasi, gotong royong, dan refleksi sehingga keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari nilai ujian, tetapi juga dari pertumbuhan karakter, empati, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Guru juga dapat mengurangi penekanan pada persaingan yang berlebihan dengan memberikan penilaian yang menghargai proses belajar, kreativitas, dan perkembangan setiap murid sesuai dengan potensi mereka.

Di tingkat sekolah, budaya saling melayani, kepemimpinan yang partisipatif, penguatan pendidikan karakter, pelestarian budaya lokal, kepedulian terhadap lingkungan, serta keterlibatan orangtua dan masyarakat menjadi wujud nyata bahwa pendidikan ialah ruang pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar institusi yang mengejar peringkat, prestise, atau keuntungan ekonomi.

Dengan demikian, setiap tindakan yang memupuk solidaritas, keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan bentuk perlawanan konkret terhadap dominasi logika pasar dalam pendidikan, serta penegasan kembali bahwa tujuan utama pendidikan ialah memanusiakan manusia dan membangun kesejahteraan bersama.