Dunia Kecam Rencana Israel Bangun Permukiman Ilegal E1 di Tepi Barat

Tepi Barat.(Al Jazeera)

RENCANA Israel untuk membangun permukiman ilegal baru dalam skala besar di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina, memicu gelombang kecaman luas dari komunitas internasional. Proyek yang dikenal sebagai proyek E1 ini dinilai akan membelah Tepi Barat menjadi dua bagian dan memutus konektivitas wilayah Palestina.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Kamis (20/8), Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Kanada, dan Norwegia menyebut pembukaan tender konstruksi Israel untuk lebih dari 1.200 rumah di bawah proyek E1 sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut melanggar kontiguitas teritorial Wilayah Palestina.

Kelompok negara tersebut memperingatkan konsekuensi hukum dan reputasi bagi pihak-pihak yang berpartisipasi. Mereka mendesak Israel untuk segera membatalkan rencana tersebut dan menghentikan ekspansi permukiman di Tepi Barat.

"Langkah ini tidak hanya menjauhkan kita dari perdamaian, tetapi juga semakin merusak posisi internasional Israel," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

Kecaman dari PBB dan Pemimpin Dunia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui juru bicara Stephane Dujarric menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB sangat khawatir atas laporan mengenai pos-pos permukiman ilegal baru Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk tender-tender baru tersebut.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melalui media sosial menyatakan bahwa rencana tersebut sangat merusak prospek tanah air Palestina yang menyatu. Ia menambahkan bahwa Israel meninggalkan bahkan kepura-puraan untuk mencari perdamaian atau menghormati kehendak komunitas internasional.

Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyatakan penolakan penuh terhadap upaya memperkuat status quo melalui ekspansi permukiman ilegal dan menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah serius guna menghentikan pelanggaran ini.

Dampak Geopolitik Proyek E1

Proyek E1 direncanakan mencakup sedikitnya 3.400 unit hunian yang akan menghubungkan Jerusalem Timur yang diduduki dengan area permukiman Maale Adumim di atas lahan Palestina seluas kira-kira 12 kilometer persegi. Dampak strategis dari proyek ini adalah:

• Membelah Tepi Barat dari utara ke selatan.
• Memutus hubungan Tepi Barat dengan Jerusalem Timur yang diproyeksikan Palestina sebagai ibu kota masa depan mereka.
• Menghapus kemungkinan solusi dua negara secara geografis.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, sebelumnya memuji rencana ini sebagai langkah bersejarah. Ia secara terbuka menyatakan bahwa negara Palestina sedang dihapus dari meja perundingan bukan dengan slogan, melainkan dengan tindakan nyata.

Eskalasi di Tepi Barat

Pembangunan permukiman dan pos-pos terdepan Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal menurut hukum internasional. Namun, pengembangannya justru semakin cepat sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

Data dari badan kemanusiaan PBB menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Lebih banyak warga Palestina yang terpaksa mengungsi akibat serangan pemukim, pembongkaran, dan pengusiran dalam empat bulan pertama tahun 2026 dibandingkan sepanjang tahun 2025. Human Rights Watch dalam laporan terbarunya memperingatkan bahwa puluhan komunitas Palestina di Tepi Barat kini berisiko terhapus dari peta.

Sejumlah analis mengaitkan percepatan pembangunan permukiman ini dengan kepentingan politik domestik Israel menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada Oktober mendatang. (Al Jazeera/I-2)