BPS Tegaskan DTSEN Dinamis, Masyarakat Bisa Koreksi Data Desil

Cak dan perbaikan data DTSEN melalui kanal resmi.(Dok. Kemensos)

BADAN Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersifat dinamis dan terus diperbarui secara berkala. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengajak masyarakat untuk aktif melakukan koreksi jika terdapat ketidaksesuaian status desil dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Amalia menjelaskan bahwa perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menuntut pemutakhiran data yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar DTSEN semakin mencerminkan realitas di lapangan dan memastikan program pemerintah menjangkau pihak yang tepat.

“Setiap warga memiliki hak suara. Kami menyediakan jalur koreksi yang mudah, jelas, dan transparan. DTSEN bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik kita semua yang harus dijaga bersama,” ujar Amalia dalam keterangan resmi, Rabu (9/9/2026).

Keterlibatan publik dianggap krusial untuk menjaga akurasi data. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengidentifikasi keluarga yang sebelumnya tidak terdata agar bisa mendapatkan bantuan yang sesuai. Amalia menekankan bahwa di balik setiap data, terdapat nama dan keluarga yang sedang diperjuangkan kesejahteraannya.

Bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data, BPS menyediakan beberapa kanal resmi untuk mekanisme usul dan sanggah, di antaranya:

• Situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.
• Sistem SIKS-NG melalui operator di tingkat desa atau kelurahan.
• Laman dtsen-form.bps.go.id (Cek DTSEN).

Lebih lanjut, Amalia mengklarifikasi bahwa DTSEN berfungsi sebagai social registry atau basis data tunggal penduduk berdasarkan NIK dan KK, bukan beneficiary registry (daftar penerima bantuan). Masuknya nama seseorang dalam DTSEN tidak otomatis menjadikannya penerima bantuan sosial.

“Daftar penerima program ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait sesuai kebijakan mereka,” tambahnya. Sebagai contoh, program Sekolah Rakyat mungkin menyasar desil 1 dan 2, namun kementerian terkait tetap akan menerapkan kriteria tambahan sebelum menetapkan penerima manfaat akhir.

Pemutakhiran data secara mandiri oleh masyarakat diharapkan dapat meminimalisir keluhan terkait salah sasaran bantuan sosial di masa mendatang. (Z-10)