BNPB Ajukan Tambahan Dana Siap Pakai Penanganan Bencana Rp5,6 Triliun

Ilustrasi(Dok BNPB)

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan penambahan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5,6 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung penanganan bencana sepanjang 2026. Pengajuan tambahan anggaran dilakukan di tengah tingginya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta pemerintah memperbesar alokasi anggaran untuk upaya mitigasi bencana.

Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan BNPB sebelumnya telah menerima DSP sekitar Rp4,6 triliun pada 2026. Namun, kebutuhan penanganan bencana terus meningkat sehingga lembaganya kembali mengusulkan tambahan anggaran. Rustian menyebut nilai DSP tambahan yang diajukan dalam proses di Kementerian Keuangan.

"Kebutuhan penanganan bencana terus meningkat seiring tingginya frekuensi kejadian bencana di berbagai daerah," kata Rustian dalam konferensi pers, Selasa (8/9).

Kebutuhan tambahan DSP tidak terlepas dari tingginya kejadian bencana sepanjang tahun ini. Berdasarkan catatan BNPB hingga 7 September 2026, tercatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia.

Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian tersebut. Kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 627 kejadian, disusul banjir 543 kejadian, cuaca ekstrem 324 kejadian, tanah longsor 105 kejadian, dan kekeringan 101 kejadian. Selain itu, terdapat 14 kejadian gelombang pasang dan abrasi.

Untuk bencana geologi, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi dan tiga erupsi gunung api dalam periode yang sama.

Rangkaian bencana tersebut menimbulkan kerusakan pada berbagai fasilitas dan permukiman. BNPB mencatat 29.143 rumah mengalami rusak berat, 24.521 rumah rusak sedang, dan 57.869 rumah rusak ringan.

Kerusakan juga terjadi pada 2.361 satuan pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, 751 kantor, serta 92 jembatan.

Rustian mengatakan anggaran rutin BNPB pada 2026 mencapai sekitar Rp1,05 triliun. Selain itu, terdapat dukungan anggaran untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar sekitar Rp26,89 miliar. Dengan demikian, total anggaran BNPB untuk 2026 mencapai sekitar Rp1,08 triliun di luar DSP.

Catatan BNPB menunjukkan alokasi DSP dalam beberapa tahun terakhir juga berada pada kisaran triliunan rupiah. Pada 2025, BNPB menerima DSP sekitar Rp3,73 triliun. Jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar Rp4,39 triliun pada 2024 dan sekitar Rp4,72 triliun pada 2023. Pada 2022, DSP yang digunakan BNPB mencapai sekitar Rp4,14 triliun.

Sementara itu, untuk 2027 BNPB telah memperoleh persetujuan anggaran rutin sekitar Rp1 triliun. Lembaga tersebut juga mendapat dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebesar sekitar Rp126,25 miliar. Total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk 2027 mencapai sekitar Rp1,13 triliun. (E-4)