TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 80 pemerintah daerah (Pemda) mendatangi Desk Sekolah Rakyat pada hari pertama pusat informasi tersebut dibuka, Rabu, 16 April 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan angka tersebut akan terus bertambah hingga 280 laporan dalam lima hari ke depan.
"Semuanya itu diperkirakan 280-an Kabupaten/Kota, dan Provinsi yang akan ikut dalam proses komunikasi kami bersama seluruh kementerian," kata Mensos Saifullah Yusuf melalui keterangan resminya pada Kamis, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gus Ipul mengatakan sudah ada 200 titik yang diusulkan menjadi lokasi sekolah rakyat. Sejumlah titik itu merupakan usulan dari kepala daerah.
"Yang usul gubernur bupati wali kota per detik ini sudah lebih 160 titik. Sebagian besar 115 berupa tanah dengan ukuran 5 hektare keatas, sebagian lagi berupa aset yang perlu direvitalisasi," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.
Gus Ipul mengatakan bila disetujui Presiden Prabowo Subianto, 38 sekolah rakyat akan dibangun di atas titik yang diusulkan itu. Sejauh ini, sudah ada 45 bangunan yang siap menyelesaikan sekolah rakyat. Ia menargetkan 70 sekolah rakyat dibangun pada tahun ini.
Anggaran Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pendanaan utama untuk Sekolah Rakyat tetap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
“Iya, itu sebagai dukungan selanjutnya, pertama memang dukungan dari dana APBN. Kemudian, Presiden Prabowo Subianto membuka kesempatan kepada swasta untuk ikut berpartisipasi,” kata Saifullah saat ditemui di salah satu lokasi SR di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Maret 2025.
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah mengatakan peluang tersebut terbuka, salah satunya melalui program corporate social responsibility (CSR). Namun, untuk saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan dalam menentukan nominal anggaran yang dibutuhkan. Perhitungan tersebut, kata dia, disesuaikan dengan biaya operasional per orang. “Belum (final), tapi sudah ada, ini mulai dihitung. Jadi per orang itu berapa nanti kami sampaikan,” ujarnya.
Sementara ini, pihaknya meyakini bahwa perhitungan tersebut akan berbeda untuk setiap wilayah, mengingat jumlah indeks daerah yang berbeda-beda. Perhitungan biaya yang dibutuhkan setiap siswa juga akan bervariasi tergantung jenjang pendidikan.
“Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda. Tapi nanti pasti akan keluar lah saatnya per orang itu berapa. Nanti pasti akan disampaikan,” ujar Gus Ipul.
Dilansir dari laman resmi Fraksi PKB, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebutkan anggaran sekolah rakyat di setiap lokasi pendiriannya yang disiapkan pemerintah ialah sebesar Rp 100 miliar.
"Gus Muhaimin sudah menyampaikan anggaran Sekolah Rakyat. Itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada semua warganya," ujar Lalu Ari, Selasa, 11 Maret 2025.
Dede Leni Mardianti, Hendrik Yaputra, Hanin Marwah dan Tiara Juwita turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
