Amnesty Desak Program MBG Dihentikan Usai Siswi Karo Hilang Ingatan

Ilustrasi .(Antara)

AMNESTY International Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Urgensi ini menguat setelah terus berulangnya kasus keracunan makanan massal, termasuk insiden tragis seorang siswi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang dilaporkan mengalami hilang ingatan usai menyantap hidangan MBG.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kasus ini mencerminkan kegagalan nyata negara dalam melindungi hak asasi anak, khususnya hak atas kesehatan dan masa depan.

“MBG semakin tidak layak untuk diteruskan. Hentikan! Kasus hilangnya ingatan seorang siswi di Kabupaten Karo yang jatuh sakit usai menyantap MBG sangat memilukan. Ini adalah kegagalan negara melindungi hak asasi anak dan menunjukkan betapa buruknya program tersebut,” kata Usman dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Rabu (9/9).

Usman menjelaskan, siswi tersebut sebelumnya merupakan murid berprestasi. Namun, usai jatuh sakit hampir sebulan akibat mengonsumsi makanan MBG, kondisi kesehatannya memburuk hingga memicu dampak neurologis serius.

“Hampir sebulan jatuh sakit usai menyantap MBG, siswi tersebut menderita hilang ingatan, tidak lagi mengenali teman, guru, barang miliknya, bahkan adiknya sendiri. Negara jangan keras kepala. Kebijakan MBG jelas telah mengancam hak anak-anak,” ujarnya.

Dampak yang dialami korban, lanjut Usman, tidak lagi bisa dipandang sekadar sebagai kasus keracunan biasa karena berpotensi merusak masa depan sang anak secara permanen.

“Menghancurkan daya ingat seorang anak jelas mengancam masa depannya, bukan hanya melanggar hak atas pangan yang sehat dan hak pendidikan layak, tapi juga hak atas masa depannya. Ini tragedi kemanusiaan. Tak boleh tragedi ini berlalu tanpa koreksi total dan pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

PEMBENAHAN DINILAI GAGAL
Amnesty menilai janji pembenahan tata kelola dari pemerintah pusat tidak membuahkan hasil. 

Kasus keracunan terus melonjak di pelbagai daerah, seperti Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), Kabupaten Agam (Sumatra Barat), dan Tana Toraja (Sulawesi Selatan).

“Pembenahan yang dijanjikan oleh pemerintah pusat pada program MBG hanyalah isapan jempol belaka. Korban keracunan terus bermunculan tiada henti,” kata Usman.

Ia turut mengecam perwakilan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tana Toraja yang justru menyalahkan penerima manfaat saat insiden terjadi. Padahal, data mencatat hampir 2.000 orang menjadi korban keracunan di empat wilayah tersebut pada awal September 2026.

“Kami juga mengecam pernyataan mitra SPPG di Tana Toraja yang tidak menunjukkan empati sama sekali, dengan balik menyalahkan korban ketika terjadi keracunan,” tegasnya.

USUT HUKUM DAN MORATORIUM PROGRAM
Rangkaian insiden ini menjadi bukti lemahnya akuntabilitas dan kelalaian pengawasan standar kesehatan pangan oleh negara. 

Oleh karena itu, Amnesty mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pengelola SPPG dan pihak yang bertanggung jawab secara transparan.

“Melihat jatuhnya banyak korban, penegak hukum harus turun tangan untuk mengusut tuntas seluruh insiden keracunan MBG ini. Siapa pun pengelolanya, harus ada pertanggungjawaban hukum yang transparan atas kelalaian yang berujung pada keracunan massal,” ujar Usman.

Amnesty meminta program prioritas ini dihentikan total sampai ada jaminan keamanan standar tinggi.

“Program ini tidak boleh dilanjutkan sebelum ada jaminan keselamatan pangan yang ketat dan sistem yang benar-benar akuntabel. Hak hidup dan kesehatan anak tidak boleh dipertaruhkan apalagi dikorbankan demi sebuah program prioritas ambisius dari pemimpinnya,” pungkasnya.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), total korban keracunan MBG di 36 provinsi telah menembus 43.838 orang, yang terdiri dari 28.103 korban pada 2025 dan 15.735 korban sepanjang Januari hingga awal September 2026. (Dev/P-2)