Yogyakarta Siapkan Aturan Baru Kawasan Sumbu Filosofi

TEMPO.CO, Yogyakarta - Keraton Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tengah menyiapkan peraturan baru untuk kawasan Sumbu Filosofi. Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan konsep tata ruang imajiner yang menghubungkan Tugu Pal Putih, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak. Garis imajiner tata ruang ini telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda pada 18 September 2023.

Peraturan baru itu dibuat bersama untuk memperjelas bagaimana aturan main dan ketentuan yang jadi pedoman dalam rencana penataan dan pengembangan kawasan tersebut ke depan.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan bahwa regulasi terkait Sumbu Filosofi penting karena ada hal-hal yang sifatnya lex specialis atau khusus untuk penyusunannya. Bentuk regulasi yang akan dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta berupa Peraturan Wali Kota atau Perwal. Perwal ini akan memuat pedoman-pedoman teknis apa saja hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan di zona-zona Sumbu Filosofi itu. Sebagai warisan dunia, Sumbu Filosofi dibagi menjadi zona inti (core zone), zona penyangga (buffer zone) dan zona pengembangan (widder setting).

Hasto melanjutkan, pengelolaan sumbu filosofi sebagai warisan dunia dilakukan dalam batas administratif Kota Yogyakarta. Di  sebelah utara ada di Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Sarjito, sebelah timur ada Sungai Code, sebelah barat Sungai Winongo dan sebelah selatan batas administratif Kota Yogyakarta. 

Menurut putri sulung Raja Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono X itu, penataan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia tak benda merupakan bagian amanah dari UNESCO. “Adanya aturan itu untuk menjaga kawasan tersebut, juga ditata supaya tidak kumuh dan penuh (terlalu padat)," kata dia.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya menuturkan, untuk menjaga kelestarian di kawasan Sumbu Filosofi, Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2024 telah mengeluarkan Peta Jalan Pola Sumbu Filosofi yang masuk dalam kategori Peraturan Wali Kota. “Peraturan Wali Kota tersebut tidak hanya bicara peta jalan seluruh hal, tetapi juga menyangkut operasionalisasi dalam bentuk pedoman teknis,” kata Aman.