3 days ago
2
Donald Trump dan Mohammed bin Salman.(Al Jazeera)
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menyetujui kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi yang memungkinkan kerajaan tersebut memiliki kemampuan pengayaan uranium untuk program nuklir sipilnya. Langkah ini memicu perdebatan luas karena dilakukan di tengah ketegangan militer AS dengan Iran yang berfokus pada pembatasan aktivitas nuklir Teheran.
Trump diperkirakan akan segera mengumumkan rencana tersebut dan meminta persetujuan Kongres AS. Kesepakatan yang diproyeksikan berlangsung selama 30 tahun ini akan melibatkan perusahaan-perusahaan AS, termasuk Westinghouse, dalam pengembangan program tersebut. Selain itu, kesepakatan ini membuka peluang pembangunan fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi setelah melalui studi bersama antara kedua negara.
Kontroversi di Tengah Konflik Iran
Waktu pengumuman ini dianggap kontroversial karena AS saat ini sedang terlibat dalam upaya mencegah Iran melakukan pengayaan uranium domestik guna memastikan Teheran tidak dapat membangun senjata nuklir. Kritikus menilai pemberian izin pengayaan kepada Riyadh akan menciptakan standar ganda yang memicu kemarahan Iran.
Rosemary Kelanic, Kepala Program Timur Tengah di Defense Priorities, menyebut keputusan ini ceroboh. "Memberikan teknologi pengayaan uranium kepada Arab Saudi adalah ide buruk dalam banyak hal. Sangat tidak masuk akal melakukannya di tengah perang terkait program nuklir Iran," tulisnya dalam unggahan media sosial. Ia memperingatkan bahwa langkah ini dapat menekan Iran untuk segera mempersenjatai diri dengan bom nuklir.
Mekanisme Pengawasan dan Tantangan di Kongres
Kesepakatan ini kemungkinan besar tidak akan menyertakan protokol tambahan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang memberikan akses pemantauan ketat, seperti yang sebelumnya diterapkan pada Iran dalam kesepakatan nuklir 2015. Hal ini diprediksi akan menghadapi tantangan berat di Kongres AS melalui tinjauan Kesepakatan 123.
Sejumlah anggota parlemen dikhawatirkan akan menentang rencana tersebut karena kurangnya jaminan pengawasan untuk membatasi penggunaan pengayaan uranium oleh Arab Saudi. Sebelumnya, pemerintahan Biden sempat mencoba mensyaratkan akses teknologi ini dengan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, tetapi Riyadh tetap menolak syarat tersebut.
Konteks Regional: Arab Saudi sebelumnya menyatakan akan mengembangkan senjata nuklir jika Iran memilikinya. Di sisi lain, Arab Saudi dan Pakistan menandatangani pakta pertahanan bersama. Pakistan menyatakan program nuklirnya akan tersedia bagi Saudi jika diperlukan.
Ambisi Energi dan Kepentingan Strategis AS
Pihak yang mendukung kesepakatan ini berpendapat bahwa langkah tersebut menunjukkan pengakuan AS terhadap kedewasaan Arab Saudi dalam mendiversifikasi bauran energinya dari minyak. Dalam laporan kepada Kongres awal tahun ini, pemerintah AS mendesak dukungan terhadap kesepakatan ini guna mencegah kompetitor strategis lain mengambil peluang di pasar energi nuklir global.
Pemerintah AS berargumen bahwa kerja sama ini penting untuk membangun kembali kepemimpinan Amerika di pasar energi nuklir sipil dunia dan memperluas pengaruh di negara-negara yang menampung reaktor buatan AS. Kerangka kerja sama ini diklaim akan membangun fondasi hukum bagi kemitraan energi nuklir bernilai miliaran dolar selama beberapa dekade mendatang. (The Guardian/I-2)
