3 days ago
2
Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian yang diselenggarakan BPS Jawa Barat di Ballroom Nuanza Hotel & Convention, Cikarang Selatan.(MI/ANTON KUSTEDJA)
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi terus memperkuat langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.
Upaya itu diyakini menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri.
Komitmen tersebut disampaikan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja seusai menghadiri High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema ‘Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan’ yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di Cikarang Selatan, Selasa (21/7).
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BPS Pusat Amalia Adininggar Widyasanti.
"Kabupaten Bekasi masih memiliki angka pengangguran sekitar 8%. Karena itu, kita membutuhkan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pendidikan vokasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Plt Bupati Bekasi, Rabu (22/7).
Menurutnya, Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk menyerap tenaga kerja lokal. Namun, peluang itu harus diimbangi dengan kesiapan kompetensi para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang.
"Kalau kita memberikan pelatihan, tetapi yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tentu hasilnya tidak optimal. Karena itu yang harus dilakukan adalah menyelaraskan kebutuhan industri dengan materi pelatihan," tegas dia.
PEMETAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
Asep menjelaskan, Pemkab Bekasi akan memperkuat kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan pengelola kawasan industri untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara berkala. Dari pemetaan tersebut, pemerintah akan menyusun program pelatihan vokasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha dan dunia industri.
"Saya akan mengundang sebelas kawasan industri untuk duduk bersama. Kita ingin mengetahui secara rinci tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. Setelah itu baru kita siapkan melalui program vokasi dan pelatihan kerja," tandasnya.
Ia menilai pola tersebut akan menciptakan keterhubungan yang lebih kuat antara dunia pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan pelatihan tidak lagi mengalami kesenjangan kompetensi ketika memasuki pasar kerja.
"Anak-anak kita harus dipersiapkan sejak awal. Jangan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, kompetensinya justru tidak sesuai. Vokasi harus menjadi jembatan antara kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja lokal," lanjut Asep.
Dia mengungkapkan dirinya juga telah berdiskusi langsung dengan Menaker mengenai penguatan program vokasi di Kabupaten Bekasi. Mengingat daerah ini menjadi salah satu pusat industri nasional, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperluas akses pelatihan kerja yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manufaktur modern.
SINERGI DENGAN DUNIA INDUSTRI
Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia industri juga diharapkan mampu memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurut Plt Bupati, keberadaan ribuan perusahaan di Kabupaten Bekasi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Kita ingin kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan semakin kuat. Apa yang dibutuhkan industri, itulah yang akan kita siapkan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan begitu masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki kesempatan kerja yang lebih besar," tandasnya.
