5 hours ago
1
Pemimpin Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani pakta perthananan bersama di Makkah, Arab Saudi, Jumat (7/8).(Anadolu Agency)
ARAB SAUDI Rayed Krimly menegaskan perjanjian pertahanan bersama Turki dan Pakistan yang ditandatangani di Makkah, Arab Saudi, Jumat (7/8) waktu setempat, bukan upaya membentuk poros militer ataupun blok sektarian.
Perjanjian yang disebut Makkah Joint Agreement itu menetapkan bahwa serangan bersenjata dari pihak luar terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.
Perjanjian ditandatangani Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Wakil Menteri Diplomasi Publik Saudi, Rayed Krimly, menegaskan, "Ini bukan upaya untuk membentuk poros militer atau blok sektarian. Perjanjian ini juga tidak terkait dengan ambisi nuklir atau perlombaan senjata, melainkan berfokus pada pembangunan kemampuan yang berkelanjutan."
Menurut Krimly, pakta tersebut mencerminkan kedalaman hubungan strategis yang telah lama terjalin antara Saudi, Turki, dan Pakistan. Kesepakatan itu juga merupakan hasil negosiasi selama bertahun-tahun.
Ia mengatakan perjanjian tersebut bertujuan memperkuat kemampuan pertahanan bersama, meningkatkan kesiapsiagaan militer, serta memperkuat daya tangkal strategis.
"Perjanjian ini akan mengembangkan dan mengintegrasikan kemampuan pertahanan masing-masing untuk bersama-sama menghadapi setiap ancaman terhadap keselamatan dan keamanan mereka," ujar Krimly dalam pernyataan di media sosial tak lama setelah pakta pertahananan ditandatangani.
Ketentuan utama perjanjian menyatakan bahwa setiap serangan bersenjata dari luar terhadap salah satu dari tiga negara akan diperlakukan sebagai serangan terhadap ketiganya.
"Di bawah perjanjian ini, setiap serangan bersenjata dari luar terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya," kata Krimly.
Tidak Gantikan Kerja Sama yang Ada
Krimly menegaskan, perjanjian tersebut tidak mengorbankan hubungan strategis Saudi dengan negara-negara Teluk, Arab, maupun mitra internasional lainnya.
Pakta itu juga tidak menggantikan perjanjian pertahanan bilateral maupun multilateral yang telah dimiliki ketiga negara.
Menurut Krimly, kesepakatan tersebut tidak ditujukan untuk mengancam negara mana pun ataupun memperburuk ketegangan regional.
Penjelasan itu sekaligus menepis anggapan bahwa kerja sama pertahanan Saudi, Turki, dan Pakistan merupakan upaya membentuk aliansi militer baru yang diarahkan terhadap negara tertentu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya juga menegaskan bahwa pakta pertahanan itu tidak untuk menargetkan negara mana pun. Ia juga menyebut kesepakatan tersebut terbuka bagi negara-negara lain di kawasan yang ingin bergabung untuk mendorong perdamaian dan stabilitas.
Pemerintah Turki juga membantah klaim bahwa perjanjian pertahanan bersama itu bertentangan dengan komitmen negara itu sebagai anggota NATO. Ankara menyebut pakta tersebut sebagai mekanisme kerja sama regional yang melengkapi, bukan menggantikan, keanggotaan Turki di NATO. (Arab News/Daily Sabah/B-3)
