Rubio: Rencana Israel kuasai 70 persen Gaza bukan rencana AS

17 hours ago 1

Washington (ANTARA) - Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Selasa (2/6), mengatakan rencana Israel menguasai 70 persen Gaza tidak termasuk dalam usulan pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang, menanggapi pertanyaan kongres AS terkait krisis kemanusiaan di wilayah Palestina itu.

"Kami memiliki rencana. Rencana itu tidak mencakup hal tersebut," kata Rubio ketika didesak oleh anggota DPR dari Partai Demokrat, Rosa DeLauro, mengenai arahan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu agar militer Israel "mengambil alih" 70 persen wilayah Gaza.

Saat didesak lebih lanjut tentang pandangannya mengenai pernyataan Netanyahu, Rubio menegaskan kembali: "Dia membuat pernyataan itu, tetapi itu bukan bagian dari rencana ini."

Pernyataan Rubio disampaikan saat dia bersaksi di hadapan Komite Anggaran DPR untuk membela permintaan anggaran Departemen Luar Negeri, di mana dia menghadapi pertanyaan dari anggota parlemen tentang berbagai topik, mulai dari perang Iran hingga Gaza, dan dari Venezuela hingga Kuba.

Selama sidang, DeLauro menuduh pemerintahan Trump telah "melupakan krisis di Gaza," dan gagal menerapkan rencana 20 poin tersebut.

Rubio menolak karakterisasi tersebut, dengan mengatakan: "Tidak, tidak ada yang melupakannya."

"Tidak ada operasi tempur aktif seperti yang kita lihat beberapa bulan lalu, tetapi ini masih merupakan tantangan yang akan kita atasi," katanya.

Ditanya tentang kemajuan rencana 20 poin Presiden Trump, Rubio mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza, dengan syarat Hamas setuju untuk melakukan demiliterisasi.

"Tidak ada yang akan menginvestasikan uang di Gaza sampai Hamas melakukan demiliterisasi, karena mereka tahu akan ada perang lagi," katanya, menambahkan bahwa mitra regional juga mendesak Hamas untuk mematuhi.

Gencatan senjata tersebut menghentikan perang genosida Israel selama dua tahun di Gaza sejak Oktober 2023, yang telah menewaskan hampir 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut data Palestina.

Tahap pertama dari rencana 20 poin Trump mencakup penghentian permusuhan, penarikan sebagian pasukan Israel, pertukaran sandera dan tahanan, serta masuknya bantuan kemanusiaan penuh ke wilayah Palestina.

Tahap kedua membutuhkan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional, pelucutan senjata Hamas, penarikan penuh pasukan Israel, dan pembentukan komite Palestina "teknokratis" untuk sementara memerintah Gaza.

Pada Kamis, Netanyahu mengatakan Israel bermaksud untuk memperluas wilayah yang berada di bawah kendali militer di Gaza hingga 70 persen, setelah mengakui bahwa pasukan Israel saat ini mengendalikan sekitar 60 persen wilayah tersebut.

Pasukan Israel sebelumnya telah mengumumkan kendali atas 53 persen Gaza setelah mundur ke "Garis Kuning" di bawah fase pertama rencana yang didukung oleh Trump.

'Aneksasi de facto' Tepi Barat

Anggota Kongres tersebut juga mendesak Rubio terkait tindakan Israel di Tepi Barat, mencatat bahwa situasi kemanusiaan di Gaza memburuk karena Israel mengejar apa yang disebutnya "aneksasi de facto" wilayah tersebut, dan bertanya apakah lintasan tersebut dapat mengarah pada solusi dua negara.

Rubio mengatakan Trump secara konsisten menentang perubahan sepihak terhadap status Tepi Barat.

"Presiden telah menyatakan dengan jelas dan berulang kali, dia tidak mendukung perubahan ini, atau hanya perubahan status di Tepi Barat, hal itu berpotensi mempersulit kemampuan kita untuk menyelesaikan kesepakatan di Gaza," kata Rubio.

"Kami juga telah menyampaikan hal itu kepada rekan-rekan kami dari Israel," tambahnya.

Kekerasan telah meningkat di seluruh Tepi Barat yang diduduki sejak dimulainya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023, dengan pejabat Palestina melaporkan 1.168 kematian, 12.666 terluka, hampir 23.000 penangkapan, dan pengungsian sekitar 33.000 orang.

Pejabat Palestina menuduh otoritas dan pemukim Israel memperluas aktivitas permukiman, menghancurkan rumah dan infrastruktur, serta secara paksa memindahkan komunitas di seluruh wilayah pendudukan.

Sumber: Anadolu

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article