6 hours ago
2
Beijing (ANTARA) - Pemerintah China mengecam pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi soal adanya wacana negara tersebut membahas kebijakan senjata nuklir secara terbuka.
"Sangat jarang, provokatif, dan berbahaya setelah Perang Dunia II bagi seorang kepala pertahanan Jepang yang sedang menjabat untuk membuat pernyataan seperti itu. Mereka yang menjalankan pemerintahan Jepang tidak lagi menyembunyikan ambisi liar untuk mengakhiri tiga prinsip non-nuklir dan menantang tatanan internasional pasca-perang," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi pada Jumat (18/7) menyatakan negaranya perlu membuka perdebatan mengenai senjata nuklir, seiring sejumlah negara Eropa mulai memperkuat kebijakan pencegahan berbasis kekuatan nuklir.
Dalam sebuah program daring, Koizumi mengatakan Jepang "tidak dapat menghindari" pembahasan isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah rencana pemerintah merevisi tiga dokumen utama kebijakan keamanan nasional sebelum akhir tahun.
"Pemimpin Jepang saat ini telah menganjurkan revisi prinsip-prinsip tersebut sebagai anggota Parlemen. Setelah menjabat, ia telah mempercepat remiliterisasi Jepang dan mengambil serangkaian langkah berbahaya dalam kebijakan senjata nuklir," ungkap Lin Jian.
Lin Jian menyebut Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memperkuat kerja sama dalam apa yang disebut "pencegahan yang diperluas," mempromosikan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, mengupayakan "berbagi nuklir," dan memperkenalkan sistem rudal jarak menengah.
Hal itu diikuti dengan pernyataan pejabat-pejabat lain Jepang yang menganjurkan revisi tiga prinsip non-nuklir.
"Jepang telah lama secara sengaja mempertahankan kemampuan untuk melakukan terobosan nuklir dengan cepat, menimbun sekitar 44,4 metrik ton plutonium yang telah dipisahkan sehingga cukup untuk menghasilkan sejumlah besar hulu ledak nuklir," ungkap Lin Jian.
Terlebih, kelompok sayap kanan Jepang, dengan alasan apa yang disebut "ancaman eksternal" dan "pertahanan diri", kata Lin Jian, telah melepaskan diri dari Konstitusi Jepang, hukum internasional, dan hukum domestik, serta menantang tatanan internasional pascaperang dan rezim non-proliferasi nuklir internasional.
"Dengan melaju di jalan yang berbahaya, mereka telah menimbulkan ancaman nyata bagi perdamaian dan stabilitas regional. Komunitas internasional harus sangat waspada dan dengan tegas menentangnya," kata Lin Jian.
Menteri Pertahanan Koizumi mencontohkan Prancis dan Finlandia sebagai negara yang kini mengadopsi kebijakan yang mendukung penguatan kemampuan pencegahan nuklir.
Pada Juni lalu, parlemen Finlandia mengesahkan undang-undang yang memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk ke wilayah negara tersebut. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Maret menyatakan negaranya akan menambah jumlah hulu ledak nuklir.
Meskipun Jepang berada di bawah perlindungan payung nuklir Amerika Serikat, negara itu merupakan satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan senjata nuklir.
Jepang juga tetap berpegang pada tiga prinsip non-nuklir, yaitu tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya.
Koizumi mengatakan lingkungan keamanan Jepang kini semakin kompleks. Karena itu, menurutnya, Jepang perlu mengubah situasi di mana sejumlah isu dianggap tidak layak untuk diperdebatkan.
Pada Desember 2025 lalu, seorang sumber yang terlibat dalam penyusunan kebijakan keamanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir.
Pernyataan tersebut memicu penolakan dari partai-partai oposisi serta sejumlah negara.
Mantan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera juga pada akhir tahun lalu menyatakan bahwa Jepang perlu membahas kembali masa depan prinsip-prinsip non-nuklir yang selama ini dianut negara tersebut.
Baca juga: China sayangkan kebuntuan pembicaraan perlucutan senjata nuklir di PBB
Baca juga: Trump: AS dan China sama-sama tak ingin Iran punya senjata nuklir
Baca juga: Beijing: Larangan ekspor demi cegah Jepang miliki senjata nuklir
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
