Ilustrasi(Dok Istimewa)
Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memberikan catatan terhadap validitas metodologi riset yang digunakan dalam rilis indeks komparatif antarnegara oleh IndexMundi Global Surveys. Sorotan tersebut difokuskan pada aspek standardisasi ilmiah dan keandalan sistem penarikan sampel yang digunakan oleh platform internasional tersebut dalam memetakan persepsi publik.
Menurut Burhanuddin, sebuah kesimpulan riset yang dipublikasikan ke ruang publik idealnya harus ditopang oleh metode penelitian yang ketat agar tidak menghasilkan kesimpulan yang bias atau kurang akurat.
"Kelemahan utama metodologi IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei online terbuka (open web-based polling) tanpa kontrol sampel yang ketat," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2026).
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai bahwa mekanisme pengumpulan data melalui jajak pendapat daring terbuka memiliki keterbatasan sistemik dalam menggambarkan kondisi populasi riil sebuah negara secara utuh. Dampaknya, data yang berhasil dihimpun dinilai hanya mencerminkan akumulasi pandangan dari sebagian pengguna internet yang kebetulan memilih untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner pada platform tersebut.
"Data yang dihasilkan mencerminkan persepsi subjektif pengguna internet, bukan data statistik empiris yang terverifikasi secara ilmiah," ujarnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin memaparkan bahwa persoalan mendasar dalam model riset digital terbuka semacam itu adalah munculnya bias sampel (sampling bias). Hal ini terjadi lantaran karakteristik responden cenderung homogen, yakni hanya mencakup individu yang memiliki akses internet mapan, memahami teknologi, serta menguasai bahasa pengantar yang digunakan dalam situs web.
Kondisi tersebut membuat sampel tidak ditarik melalui metode acak murni (probability random sampling). Akibatnya, komposisi responden tidak mampu merepresentasikan struktur demografi makro suatu negara, baik dari aspek sebaran usia, proporsi jenis kelamin, tingkat pendapatan, maupun keterwakilan klaster wilayah secara proporsional.
Di samping bias sampel, sistem pengumpulan data yang bersifat sukarela (volunteer) juga dinilai membuka peluang terjadinya self-selection bias. Dalam skema operasional situs terbuka, siapa saja yang mengunjungi laman dapat mengisi survei secara bebas. Pola ini membuat opini yang terekam berpotensi didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki sentimen ekstrem, baik yang sangat positif maupun yang sangat negatif terhadap suatu isu.
"Tanpa verifikasi identitas, sistem pengisian yang longgar membuka celah bagi satu individu atau kelompok untuk mengisi survei berkali-kali menggunakan VPN atau perangkat berbeda guna memanipulasi peringkat negara tertentu," tutur Burhanuddin.
Ia juga menyoroti aspek transparansi riset, terutama mengenai ketiadaan informasi publik terkait jumlah pasti responden (sample size) yang menjadi dasar kalkulasi skor akhir di tiap-tiap negara. Menurutnya, ketiadaan batas minimum sampel membuat fluktuasi peringkat sebuah negara menjadi rentan dipengaruhi oleh perubahan respons yang jumlahnya sangat sedikit. Lembaga tersebut juga dinilai kurang terbuka mengenai mekanisme pembersihan data (data cleaning) untuk menyaring gangguan dari bot, akun spam, maupun jawaban-jawaban yang tidak valid.
Secara akademis, Burhanuddin menyimpulkan bahwa keluaran data dari IndexMundi lebih tepat diposisikan sebagai indikator awal atau gambaran umum mengenai dinamika sentimen di ruang digital, bukan sebagai cerminan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Data tersebut disarankan untuk diverifikasi kembali menggunakan hasil studi dari lembaga-lembaga riset internasional yang menerapkan metodologi penarikan sampel secara ketat, seperti Transparency International atau Gallup Poll.
"Oleh karena itu, organisasi internasional dan akademisi menolak menggunakan IndexMundi Global Surveys sebagai rujukan ilmiah utama," pungkasnya. (H-2)

















































