PLN Percepat Pengadaan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik

DIREKTUR Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan perusahaan tengah mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan para pemasok batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

Menurut Darmawan, PLN terus berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna mempercepat proses kontrak dan distribusi pasokan batu bara ke pembangkit.

“Kami juga mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rank coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah,” kata Darmawan dalam konferensi pers pada Jumat malam, dikutip dari siaran langsung YouTube Garuda TV, Sabtu, 20 Juni 2026.

Ia mengklaim pasokan batu bara berkalori menengah kini mulai mengalir ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di berbagai wilayah Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN maupun milik produsen listrik swasta atau independent power producer.

Untuk wilayah Jawa bagian barat, pasokan mulai disalurkan ke PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, serta PLTU Indramayu.Sementara itu, untuk wilayah Jawa bagian timur, pasokan dialirkan ke PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.

Pemadaman listrik bergilir terjadi sepanjang 8 Juni hingga 19 Juni 2026 di sebagian wilayah Pulau Jawa. Berdasarkan catatan Tempo, pemadaman listrik telah terjadi di berbagai daerah di seluruh provinsi di Pulau Jawa, termasuk Jakarta.

Terbaru, pemadaman listrik dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Yogyakarta serta Serpong, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat, 19 Juni 2026.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan kekurangan pasokan batu bara medium menjadi pemicu pemadaman listrik di sebagian daerah di Pulau Jawa.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR pada 15 Juni 2026, Bahlil menjelaskan, keterbatasan pasokan batu bara tersebut membuat sejumlah pembangkit tidak dapat menghasilkan listrik secara optimal.

Bahlil mengklaim persoalan itu berkaitan dengan perbedaan yang cukup lebar antara harga batu bara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) dan harga pasar. Saat ini, batu bara untuk PLN dijual dengan harga DMO sebesar US$ 70 per ton, sementara Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 mencapai US$ 121,83 per ton untuk batu bara kalori 6.322 kcal/kg dan US$ 84,53 per ton untuk batu bara kalori medium 5.300 kcal/kg.

"Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah," kata Bahlil.

Selain faktor harga DMO, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menilai terdapat persoalan fundamental lain yang memengaruhi ketersediaan batu bara untuk pembangkit listrik. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemangkasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang membatasi fleksibilitas produsen.

“Apalagi saat ini produksi juga sedang dalam proses penyesuaian melalui RKAB, sehingga ruang fleksibilitas produsen tidak sebesar sebelumnya,” kata Gita.