Paguyuban Warga Gunung Tolak Proyek Geotermal di Jawa Barat

PAGUYUBAN Warga Jaga Giri Warga di Kaki Gunung Jawa Bagian Barat Bandung sepakat menolak industri panas bumi atau geotermal di wilayahnya. Paguyuban itu terdiri dari warga sekitar Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang, warga Gunung Gede Pangrango Kabupaten Cianjur, warga Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan, dan warga Gunung Cisolok-Sukarame Kabupaten Sukabumi.

Perwakilan warga dari Gunung Tampomas, Pepen, mengatakan, rencana proyek geotermal akan merenggut kehidupan warga yang selama ini ditopang tanah dan air. Dari lahan pertanian, warga bisa menghasilkan beras dan buah-buahan seperti durian, cengkeh, cokelat, dan alpukat yang dijual ke Cirebon, Bandung, dan Jakarta. Hasil budidaya jamur bisa menghasilkan 25 ton per musim panen.

Gunung Tampomas juga disebutkannya merupakan penyangga air bagi 10 wilayah kecamatan dan lahan pertanian yang ada di dalamnya. “Semuanya terancam hilang dengan rencana proyek geothermal,” kata Pepen dalam keterangannya di Bandung, Senin 8 Juni 2026. 

Embang, duta warga dari Sukabumi, menyoroti soal industri geotermal yang rakus air. Sedangkan Apip, perwakilan dari Gunung Ciremai, mengkhawatirkan proyek geotermal akan membuat warga sekitar jatuh miskin termasuk masalah air.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Heri Pramono, berbagai ancaman kemudian kriminalisasi telah muncul sebelum ada rencana proyek geotermal. “Sering kali suara warga yang mengkritik proyek justru dianggap tidak mewakili kepentingan umum, menolak pembangunan, dan amoral,” katanya. 

Paguyuban membuat petisi yang menuntut penghentian seluruh rencana proyek geotermal di Indonesia termasuk daerah pegunungan Jawa bagian barat. Mereka juga meminta penghentian industri geotermal yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat. Paguyuban mendukung penuh sektor pertanian serta pelestarian lingkungan.

Dari laporan pusat kajian Celios dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pada 2024, metode pemanfaatan geotermal sebagai pembangkit listrik merupakan proses penambangan yang disertai proses pengeboran. Tujuannya untuk menghasilkan sumur produksi yang berfungsi mengalirkan gas atau fluida panas dari dalam bumi ke permukaan untuk diolah menjadi energi. Ada pula sumur injeksi untuk menambah fluida panas yang surut atau habis. 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi di Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 15 September 2025. Kementerian ESDM mencatat Indonesia merupakan negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia, mencapai sekitar 40 persen dari total potensi global atau sekitar 23,7 gigawatt (GW) dan menargetkan penambahan kapasitas PLTP sebesar 5,2 GW. Antara/Adeng Bustomi

Proses injeksi itu memerlukan banyak air bersih untuk disemprotkan ke batuan panas di dalam perut bumi. Aktivitas penambangan panas bumi membutuhkan air setidaknya 40 liter per detik, atau sekitar 6.500 - 15.000 liter untuk menghasilkan 1 megawatt listrik.

Air pun diperlukan dalam proses fracking, singkatan dari hydraulic fracturing, untuk membuat rekahan pada reservoir guna meningkatkan kemampuan (permeabilitas) tanah dalam meloloskan air melalui ruang pori. “Teknik ini bukan tanpa risiko, karena peningkatan permeabilitas berarti juga penurunan daya ikat atau kohesivitas yang dimiliki batuan. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya gempa bumi minor,” bunyi hasil kajian.

Celios dan Walhi menyayangkan soal banyaknya aduan terkait dugaan dampak gempa bumi akibat pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) namun tidak diteliti lebih dalam sehingga catatan ilmiah terkait implikasi PLTP sangat kurang. Laporan itu antara lain datang dari warga di lereng Gunung Salak. Kemudian laporan dari warga Dieng, persisnya di kawasan Kepakisan, Kecamatan Batur, di mana satu rumah roboh setelah dindingnya retak parah yang diduga akibat pengeboran panas bumi dan fracking. 

Kekhawatiran tentang risiko seismik terkait pengeboran panas bumi telah memicu protes lokal, dan dalam beberapa kasus menyebabkan pembatalan proyek di Eropa. Misalnya di Basel, Swiss, antara Desember 2006 hingga Maret 2007 tercatat 10 ribu lebih gempa yang terdeteksi oleh enam seismometer di sekitar sumur injeksi. Ajuan klaim kerusakan dibayar oleh perusahaan asuransi proyek geotermal, dan setelah penyelidikan komprehensif selama tiga tahun, PLTP dihentikan pada 2009.