KABINET Bayangan menyoroti berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan anggaran di era pemerintahan Prabowo Subianto. Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan Bhima Yudhistira mengatakan anggaran negara kerap dipakai sembarangan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Padahal, kata dia, anggaran tersebut berasal dari pajak masyarakat. Bhima menilai tidak ada akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan Prabowo ini.
"Mulai dari program populis tanpa adanya kajian dan pilot project seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih," kata Bhima ketika dihubungi pada Sabtu, 18 Juli 2026.
Dia berujar seharusnya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan mengecek terlebih dahulu kelayakan setiap program yang diusung pemerintah. Sebab, ujar dia, pelaksanaan program itu memakai pajak dari rakyat dan hasil utang negara.
"Kalau tidak layak jangan jadi (menteri) yes man," ucap Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies ini.
Bhima menegaskan seorang menteri keuangan seharusnya berani memberlakukan pembekuan pos anggaran bila program itu tidak layak. Termasuk, kata dia, tidak memakai dana Saldo Anggaran Lebih untuk Bank Himbara lantaran persoalan fiskal masih banyak pekerjaan rumah.
"Sebagai menteri keuangan seharusnya tahu aturan main yang benar," ucapnya.
Problem di bidang ekonomi pada era kepemimpinan Prabowo juga dinilai cenderung bersifat kanibal atau subtitusi terhadap ekonomi rakyat. Bhima mencontohkan proyek makan bergizi gratis yang justru menggantikan peran kantin serta UMKM di sekitar sekolah.
Contoh lainnya program koperasi desa merah putih, yang dinilai justru bertindak sebagai warung ritel. Keberadaan koperasi buatan pemerintah ini, kata Bhima, menandingi warung dan agen penyalur barang subsidi.
"Kue ekonomi tidak membesar, justru terjadi state capture oleh para elite yang membuat kebijakan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945," ujar Bhima.
Persoalan lainnya mengenai tidak kreatifnya bendahara negara mengelola pajak rakyat. Kondisi ini dinilai berisiko karena memicu kontraksi ke ekonomi masyarakat kalangan bawah.
"Kebijakan pajak tidak ada perubahan signifikan, tidak berani kejar pajak kakap lewat pajak yang progresif seperti windfall profil tax dan pajak kekayaan," katanya.
Di sisi lain, dia berujar, negara seolah memberikan hukuman kepada rakyat kecil ataupun pelaku UMKM lewat penyesuaian pajak penghasilan atau PPh. Bhima menyoroti tax buoyancy tahun lalu yang -0,12. Artinya setiap satu persen pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 0,12 persen.
"Kalau terus dilanjutkan cara Purbaya memungut pajak, kelas menengah dan pengusaha kecil akan menjerit. Sementara rasio pajak tetap rendah bahkan turun," ujarnya.
Selain itu, dia menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi yang perlu dilakukan koreksi. Pertama, menghentikan pemborosan anggaran yang dimulai dari pembekuan bujet terhadap pelaksanaan proyek MBG.
Program dari janji kampanye Prabowo itu dinilai tidak berjalan sesuai tujuan untuk pengentasan kasus stunting. Sebab, kata Bhima, bila tujuan pelaksanaan program itu untuk perbaikan gizi anak maka seharusnya alokasi anggaran dilakukan secara bertahap.
"Hanya butuh Rp 10 triliun per tahun, bukan Rp 268 triliun," kata dia.
Dia berujar pemerintah sebaiknya juga mengembalikan efisiensi anggaran daerah. Sebab, Bhima menilai kebijakan pemangkasan ini justru memicu terjadinya pemungutan pajak daerah secara ekstrem ke masyarakat.
Hal lainnya, pemerintah perlu mereformasi subsidi transportasi publik dan energi. Masyarakat, kata dia, berhak memperoleh hak dasar itu secara berkualitas.
Perbaikan yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya terkait penyelesaian masalah kereta cepat. Bhima mengatakan seharusnya pemerintah tidak memakai fiskal negara untuk menyelesaikan problem itu karena menambah beban uang pajak rakyat.
"Juga membatalkan regulasi yang kontra-produktif, menjalankan pajak-pajak progresif, menutup kebocoran pajak, memastikan masyarakat dapat tax benefit dari kepatuhan pajak, dan tidak mencampuri urusan moneter," ucap Bhima.
