2 weeks ago
18
Pemimpin sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, resmi mengumumkan pencalonan dirinya dalam Pilpres 2027 meski divonis bersalah atas kasus penggelapan dana UE.(Instagram)
PEMIMPIN partai sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, menegaskan akan tetap maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Prancis 2027. Pengumuman ini disampaikan langsung olehnya dalam wawancara televisi beberapa jam setelah pengadilan banding menyatakan dirinya bersalah atas kasus penggelapan dana.
"Kampanye dimulai malam ini," ujar pemimpin partai National Rally (RN) tersebut dalam wawancara langsung di stasiun televisi TF1.
Selain mengumumkan pencalonannya, Le Pen menyatakan akan menempuh jalur hukum terakhir dengan mengajukan banding ke Mahkamah Agung Prancis (Court of Cassation) demi membela haknya. Langkah banding ini secara otomatis menangguhkan hukuman pengadilan sebelumnya yang mewajibkan Le Pen mengenakan gelang pemantau elektronik (electronic tag) selama satu tahun, setidaknya hingga putusan Mahkamah Agung keluar pada awal 2027.
Sebelumnya, pengadilan banding Paris memutuskan Le Pen bersalah atas penyalahgunaan dana Uni Eropa sebesar €2,8 juta (sekitar Rp48 miliar) untuk skema pekerjaan fiktif periode 2004-2016. Meski bersalah, hakim menyatakan Le Pen tetap diizinkan mencalonkan diri sebagai presiden.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya batal maju karena kasus ini, Le Pen menepisnya dengan tegas.
"Tidak, tidak ada skenario seperti itu. Saya di sini malam ini untuk memberi tahu Anda bahwa saya adalah kandidat untuk pemilu 2027," kata Le Pen. Ia menambahkan bahwa kampanyenya akan segera dimulai demi "memulai kembali kebangkitan Prancis."
Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi bahwa Le Pen akan menyerahkan tiket pencalonan presiden kepada presiden partainya yang berusia 30 tahun, Jordan Bardella. Jika nantinya terpilih, Le Pen memproyeksikan duet kepemimpinan di mana dirinya menjabat sebagai presiden dan Bardella sebagai perdana menteri.
Langkah politik Le Pen ini menuai kritik tajam dari para pesaing politiknya. Mantan Perdana Menteri Gabriel Attal menyoroti dimensi moral dari keputusan tersebut, mengingat adanya rekam jejak kriminal penggelapan dana publik. Sementara itu, Othman Nasrou, Sekretaris Jenderal partai sayap kanan The Republicans, menilai langkah Le Pen dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik.
Meskipun Mahkamah Agung berpotensi memperkuat vonis bersalah tersebut di tengah masa kampanye penting tahun depan, Le Pen menyatakan siap menghadapi segala risiko hukum.
"Kita lihat saja nanti, dan rakyat Prancis yang akan menjadi hakimnya, karena kabar baik malam ini adalah mereka akan bebas memilih," pungkas Le Pen. (BBC/Z-2)
