6 hours ago
1
(Al Jazeera)
TRAGEDI kemanusiaan yang tak terbantahkan terjadi di perbatasan Spanyol pekan lalu. Sekitar 72.000 orang yang putus asa menyerbu penghalang pemecah gelombang dari Maroko menuju eksklave Spanyol, Ceuta. Insiden ini menyebabkan setidaknya 72 orang tewas, beberapa di antaranya tenggelam dan lainnya terinjak-injak dalam kekacauan tersebut.
Meskipun gelombang migran mereda dengan cepat--sebagian besar kembali melintasi perbatasan dengan putus asa--insiden ini meninggalkan krisis politik besar yang menunjukkan keretakan mendalam di dalam Uni Eropa (UE). Meskipun data dari badan perbatasan blok tersebut menunjukkan penurunan penyeberangan ilegal sebesar 37% pada paruh pertama 2026 dibandingkan tahun lalu, narasi politik yang berkembang justru sebaliknya.
Reaksi Keras Pemimpin Eropa
Politik migrasi yang sangat kontroversial membuat beberapa pemerintah Eropa dengan cepat mengkritik Madrid dan kebijakan migrasi Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menyerukan penangguhan keanggotaan Spanyol dalam wilayah Schengen dan memperketat kontrol perjalanan dari Spanyol.
Langkah serupa diambil oleh Prancis. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez memerintahkan pemeriksaan tambahan di sepanjang perbatasan bersama kedua negara. Bahkan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mendesak UE untuk mempertimbangkan semua opsi, termasuk penangguhan kerja sama Schengen.
Sebanyak 22 dari 27 pemimpin negara UE menandatangani surat terbuka pada Sabtu (1/8), yang mencirikan kebijakan imigrasi Sánchez sebagai faktor penarik bagi migran ilegal. Di luar Eropa, Donald Trump melabeli insiden tersebut sebagai invasi dan menjadikannya komoditas politik menjelang pemilu sela di Amerika Serikat.
Sanchez Terisolasi di Tengah Perselisihan
Pedro Sanchez mengecam reaksi Eropa sebagai tindakan yang egois, memecah belah, dan melanggar hukum. Dalam satu surat, ia menegaskan bahwa Ceuta bukan bagian dari wilayah Schengen dan menuduh negara-negara lain Eropa memberikan dukungan yang sangat minim kepada Spanyol.
Perselisihan diplomatik paling tajam terjadi dengan Italia. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, memanggil duta besar Italia setelah Antonio Tajani mengeklaim tanpa bukti bahwa kebijakan Madrid mendorong perdagangan manusia.
Konteks Kebijakan: Berbeda dengan tren pengetatan di Eropa, pemerintah Sanchez awal tahun ini mengumumkan program regularisasi yang memberikan jalur status legal bagi lebih dari satu juta migran tidak berdokumen di Spanyol.
Penyebab dan Implikasi Masa Depan
Para ahli menunjukkan beberapa faktor yang memicu lonjakan ini, termasuk putusan Mahkamah Agung Spanyol baru-baru ini yang melarang deportasi ringkas migran yang tiba melalui laut tanpa proses hukum. Ada juga spekulasi bahwa Maroko sengaja membiarkan arus migran untuk menekan Spanyol setelah kunjungan Sánchez ke Aljazair, rival utama Maroko.
Carla Hobbs dari European Council on Foreign Relations mencatat bahwa krisis ini menunjukkan betapa rapuhnya solidaritas UE. "Hanya dengan satu hari tekanan di satu bagian perbatasan eksternal UE, sistem Schengen hampir runtuh. Ini menunjukkan betapa 'murahnya' harga untuk membuat Uni Eropa bertekuk lutut," ujarnya.
Hingga Selasa (4/8), UE mencoba menampilkan front persatuan dalam pertemuan menteri dalam negeri. Setiap negara anggota akhirnya memuji respons Spanyol terhadap serbuan perbatasan tersebut. Namun, dengan 2.000 migran yang masih tertahan di Ceuta, ketegangan politik di bawah permukaan tetap membara. (CNN/I-2)
