KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Sudewo, saat menjabat sebagai anggota Komisi V DPR, mengintervensi pelaksanaan lelang proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dugaan tersebut muncul dari keterangan sejumlah pihak yang diperiksa KPK hari ini.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Sudewo diduga melakukan intervensi tersebut di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Jawa Timur. “Pengaturan lelang di BTP Jawa Timur diduga dilakukan oleh SDW bersama Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 April 2026.
Budi menjelaskan, penyidik juga mendalami keterangan para saksi terkait dugaan penerimaan uang oleh Sudewo. KPK menduga Sudewo menerima sejumlah uang melalui orang kepercayaannya dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan.
KPK memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini, yakni Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi sekaligus Komisaris CV Cakra Semesta Nur Widayat, pegawai BTP Kelas I Surabaya Helmi Setiawan, serta wiraswasta PT Surya Kencana Baru Moch Sjawal Hidayat.
KPK kembali mengintensifkan penyidikan kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan setelah menangkap Sudewo. Selain menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pemerasan calon perangkat desa, KPK juga menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api.
KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026. Budi menjelaskan, dalam perkara ini Sudewo diduga menerima aliran uang dari proyek DJKA saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR.
“Perkara ini bukan terkait jabatannya sebagai Bupati Pati, melainkan saat yang bersangkutan menjabat anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan,” ujar Budi, Kamis, 22 Januari 2026.
Budi menyatakan, sebagai legislator, Sudewo seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitranya, yakni Kementerian Perhubungan, terutama dalam proyek-proyek di kementerian tersebut. “Namun, kami menemukan dugaan aliran uang dari proyek pembangunan di DJKA pada sejumlah titik kepada saudara SDW. Hal ini telah terkonfirmasi dari keterangan sejumlah saksi, termasuk fakta-fakta dalam persidangan terdakwa lain,” kata Budi.
Pilihan Editor: Sejak Kapan Bupati Sudewo Diduga Memeras Pamong Desa
