Ketika Sains Menjadi Kebijakan

(MI/Seno)

SELAMA bertahun-tahun, perguruan tinggi (PT) menghasilkan ribuan publikasi ilmiah, sementara pemerintah terus menghadapi persoalan pangan, energi, kesehatan, dan industri yang membutuhkan solusi berbasis pengetahuan. Dua dunia itu sering berjalan beriringan, meski belum selalu bertemu pada titik yang sama.

Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) pada 26-28 Juni 2026 menghadirkan peluang untuk memperpendek jarak itu. Bagi saya, forum ini menghadirkan sebuah pertanyaan penting: apakah Indonesia sedang memasuki babak baru ketika ilmu pengetahuan menjadi fondasi kebijakan publik?

Pertanyaan itu terasa relevan ketika sekitar 2.600 akademisi memenuhi Hall B JICC, Jakarta. Rektor, profesor, dosen, peneliti, dan ilmuwan duduk bersama Presiden Prabowo Subianto serta para menteri Kabinet Merah Putih dalam satu forum yang membahas arah pembangunan nasional. Hal ini memberi pesan bahwa pemerintah menempatkan komunitas akademik sebagai mitra strategis dalam merumuskan masa depan bangsa.

EKOSISTEM KEBIJAKAN

Sarasehan KSTI merupakan kelanjutan dari inisiatif yang dimulai sejak Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia pertama di ITB pada Agustus 2025. Forum tahun ini menjadi pertemuan keempat Presiden Prabowo dengan para rektor sejak awal masa pemerintahannya. Pola komunikasi yang dibangun menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan membutuhkan hubungan yang lebih erat antara negara, PT, dunia usaha, dan lembaga riset.

Presiden juga menyampaikan bahwa banyak profesor dipercaya mengisi posisi-posisi strategis pemerintahan. Pesan ini menarik karena menunjukkan berkembangnya tradisi evidence-based policy, yakni kebijakan yang bertumpu pada pengetahuan ilmiah dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia memerlukan tradisi itu di tengah tantangan ketahanan pangan, transisi energi, hilirisasi industri, transformasi digital, hingga perubahan iklim yang semakin kompleks.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah selalu menempatkan ilmu pengetahuan sebagai instrumen pembangunan. Korea Selatan, misalnya, membangun kemajuan industrinya melalui investasi jangka panjang pada riset, pendidikan tinggi, dan kemitraan erat antara pemerintah, universitas, dan dunia usaha. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa kualitas kelembagaan riset sama pentingnya dengan besarnya anggaran yang disediakan.

Forum seperti ini akan memperoleh makna yang lebih besar ketika setiap gagasan memiliki jalur tindak lanjut yang jelas. Rekomendasi para akademisi layak menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan, memperoleh ruang dalam penyusunan anggaran, serta hadir dalam indikator kinerja kementerian. Dengan cara itu, dialog antara pemerintah dan kampus berkembang menjadi ekosistem kebijakan yang berkelanjutan.

AGENDA RISET BERDAMPAK

Beberapa perkembangan menunjukkan arah yang menggembirakan. Menteri Pertanian menginisiasi kolaborasi dengan perguruan tinggi di kawasan Indonesia Timur untuk memperkuat inovasi pertanian dan mendukung agenda swasembada pangan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga terus mendorong riset yang memberikan manfaat langsung bagi pembangunan nasional dan penguatan kemandirian ekonomi.

Gambaran itu juga tecermin pada kapasitas investasi riset Indonesia. Data UNESCO menunjukkan belanja penelitian dan pengembangan (gross domestic expenditure on research and development

/GDERD) Indonesia masih berada pada kisaran 0,24% dari PDB. Angka ini masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai sekitar 2,7% PDB, bahkan jauh tertinggal dari Korsel yang telah melampaui 5% PDB.

Perbedaan itu menggambarkan bahwa tantangan Indonesia bukan semata meningkatkan jumlah penelitian. Yang lebih penting ialah memperkuat investasi, kolaborasi, dan hilirisasi inovasi sebagai fondasi daya saing nasional. Besarnya investasi tentu bukan satu-satunya penentu keberhasilan inovasi. Kualitas tata kelola riset, kesinambungan pendanaan, serta kemampuan membangun kolaborasi antarlembaga memiliki peran yang sama pentingnya. Investasi yang terarah akan mempercepat lahirnya teknologi yang siap dimanfaatkan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Indonesia memiliki banyak contoh inovasi kampus yang layak diperluas. Sejumlah perguruan tinggi telah menghasilkan varietas unggul pertanian, teknologi pengolahan hasil laut, rekayasa alat kesehatan, kecerdasan artifisial, hingga energi terbarukan. Langkah berikutnya mempercepat adopsi inovasi itu oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, pemda, dan industri nasional. Di titik inilah keberhasilan riset memperoleh makna yang paling utuh.

MENGELOLA RISET

Gagasan mengenai riset yang diarahkan untuk menjawab persoalan nasional sesungguhnya telah berkembang luas dalam literatur kebijakan inovasi. Ekonom inovasi Mariana Mazzucato (2018) memperkenalkan pendekatan mission-oriented innovation

, yakni strategi pembangunan yang mengarahkan investasi negara, PT, industri, dan lembaga riset untuk menyelesaikan tantangan besar yang dihadapi masyarakat.

Menurut Mazzucato, misi yang jelas akan mendorong kolaborasi lintas sektor, mempercepat lahirnya inovasi, sekaligus memastikan bahwa hasil riset memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata. Pandangan ini sangat relevan bagi Indonesia yang sedang berupaya memperkuat kemandirian pangan, energi, kesehatan, dan industri berbasis teknologi.

Pertama, pemerintah dapat membangun dana riset berbasis tantangan nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan sejumlah persoalan prioritas, seperti peningkatan produktivitas pangan, efisiensi pupuk, pengembangan baterai kendaraan listrik, pengolahan hasil laut, penurunan stunting

, konservasi air, atau penguatan industri semikonduktor.

Pendanaan riset diarahkan untuk menghasilkan solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Keberhasilan diukur melalui teknologi yang digunakan masyarakat, kebijakan yang diadopsi pemerintah, atau inovasi yang masuk ke dunia usaha. Pendekatan seperti ini akan mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas terbaik perguruan tinggi.

Skema seperti ini juga akan mengubah orientasi kompetisi riset. Perguruan tinggi berlomba menghasilkan solusi yang diterapkan masyarakat, pemda memperoleh mitra ilmiah dalam menyelesaikan persoalan pembangunan, dan dunia usaha memperoleh inovasi yang siap dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

Kedua, pengabdian kepada masyarakat dapat berkembang menjadi program ‘Profesor Pendamping Industri dan Daerah’. Setiap profesor bersama tim peneliti mendampingi pemerintah daerah, koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, atau UMKM dalam jangka waktu tertentu. Pendampingan menghasilkan target yang terukur, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, perluasan akses pasar, atau peningkatan nilai tambah komoditas lokal. Kehadiran kampus akan semakin terasa sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Model pendampingan semacam ini sekaligus menghadirkan ukuran baru keberhasilan PT. Dampak sosial dan ekonomi menjadi bagian dari indikator kinerja akademik, berdampingan dengan publikasi ilmiah, sitasi, serta reputasi internasional.

Ketiga, peta jalan dan agenda riset nasional 2026 layak menjadi dokumen publik yang terbuka, dinamis, dan inklusif. Seluruh PT, termasuk kampus-kampus di luar Jawa, memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan masukan berdasarkan potensi daerah masing-masing. Keterbukaan akan memperkaya kualitas agenda riset nasional sekaligus memperkuat rasa memiliki dari seluruh ekosistem ilmu pengetahuan Indonesia.

Ketiga langkah tersebut berangkat dari semangat yang sama, yakni riset berkembang bersama kebutuhan masyarakat, sementara masyarakat memperoleh manfaat yang semakin luas dari kemajuan ilmu pengetahuan.

Di penghujung sarasehan, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti pelbagai usulan para rektor, profesor, dan ilmuwan dalam forum sarasehan. Komitmen ini memberi harapan bahwa kebijakan publik semakin bertumpu pada ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi pun dituntut menghadirkan riset yang relevan, inovasi yang berdampak, dan solusi bagi kebutuhan bangsa.