Kesepakatan Nuklir Sipil AS-Arab Saudi Segera Diumumkan

Donald Trump dan Mohammed bin Salman.(Al Jazeera)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menyetujui kesepakatan nuklir sipil bersejarah dengan Arab Saudi. Kesepakatan ini mencakup dukungan AS terhadap pembangunan program tenaga nuklir di dalam kerajaan tersebut oleh perusahaan-perusahaan Amerika.

Seorang pejabat senior pemerintah yang tidak berwenang berbicara secara publik mengungkapkan kepada NBC News bahwa pengumuman resmi mengenai kerja sama ini diperkirakan akan dilakukan pada Rabu (22/7) waktu setempat. Laporan mengenai kesepakatan ini pertama kali dipublikasikan oleh The Wall Street Journal.

Kesepakatan ini menjadi sorotan tajam karena membuka jalan bagi Arab Saudi untuk melakukan pengayaan uranium sendiri. Langkah tersebut dikhawatirkan akan memicu kekhawatiran proliferasi nuklir di kawasan Timur Tengah yang sedang bergejolak.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen pada keamanan global. Rubio menyatakan bahwa AS tidak akan mencapai kesepakatan dengan negara mana pun di dunia yang dapat menimbulkan risiko proliferasi.

Kontroversi di Tengah Konflik dengan Iran

Kesepakatan ini muncul di saat ketegangan militer antara AS-Israel melawan Iran masih berlangsung. Trump secara konsisten menegaskan bahwa Teheran tidak boleh diizinkan mengembangkan senjata nuklir, meskipun Republik Islam tersebut berulang kali membantah memiliki rencana untuk membangun persenjataan nuklir.

Sebelumnya, normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi menjadi syarat utama yang diajukan AS agar kerajaan tersebut diizinkan melakukan pengayaan uranium. Namun, para pemimpin Saudi bersikeras bahwa normalisasi tidak mungkin terjadi tanpa kemajuan berarti menuju pembentukan negara Palestina.

Mekanisme Persetujuan Kongres

Meskipun disetujui oleh Presiden, kesepakatan ini tetap harus melalui mekanisme pemungutan suara di Kongres AS. Namun, para penentang kesepakatan ini di legislatif membutuhkan mayoritas suara yang tahan veto (veto-proof majority) untuk benar-benar bisa membatalkan atau memblokir perjanjian tersebut.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, detail mengenai batasan pengawasan dan keterlibatan perusahaan spesifik seperti Westinghouse masih dalam tahap validasi lebih lanjut berdasarkan perkembangan pengumuman resmi di Washington. (I-2)