TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Dewi Anggraeni, menyarankan pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG karena pelaksanaannya kerap bermasalah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Polemik yang terjadi antara mitra dapur umum dan yayasan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Kalibata, telah menambah panjang daftar persoalan proyek pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.
"Ketimbang semakin kisruh ke depannya, lebih baik dihentikan dari saat ini," kata Dewi saat dihubungi, Jumat, 18 April 2025.
Adapun dapur umum milik Ira Mesra yang menjadi mitra yayasan BGN, terpaksa menghentikan operasional sejak masa libur Lebaran 2025 lantaran mengalami kerugian hingga mencapai Rp 975,3 juta.
Kuasa hukum Ira, Danna Harly Putra, mengatakan kerugian dapur umum milik kliennya itu disebabkan karena biaya bahan baku dan operasional oleh Yayasan Berkat Media Nusantara (MBN) yang menjadi mitra BGN belum dibayar.
Kepala BGN Dadan Hindayana pada Rabu, 16 April lalu, pun memanggil kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan mengetahui lebih lanjut ihwal persoalan yang terjadi.
Setelah mediasi, Dadan mengaku baru mengetahui jika yayasan dan mitra dapur yang bermitra dengan BGN bukan satu kesatuan sebagaimana mitra BGN pada umumnya.
"Tetapi, mitra dapur sudah mulai beroperasi lagi. Sudah ditransfer anggarannya untuk 10 hari ke depan," kata Dadan.
Kendati begitu, ia mengatakan, polemik antara yayasan MBN dan dapur umum Ira Mesra tidak ada kelindannya dengan BGN. Dadan menyebut persoalan itu menjadi urusan internal kedua pihak.
Dihubungi terpisah, Direktur Keadilan Fiskal dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan persoalan yayasan dan mitra dapur di Kalibata, hanya salah satu kisruh yang terjadi dalam penyelenggaraan proyek MBG.
Kasus keracunan MBG, penolakan di Papua, hingga inkonsistensi yang terjadi, kata dia, menjadi bukti nyata bagaimana proyek ini direncanakan tanpa kematangan. salah satunya, dari penetapan alokasi anggaran harga makanan.
Alokasi anggaran harga makanan MBG, mulanya adalah Rp 15 ribu, namun harga tersebut berubah menjadi Rp 10 ribu. Bahkan, dalam pelaksanaan perdananya, terdapat menu makanan siswa yang tak dilengkapi dengan susu.
"Kalau memang harus dilanjutkan, tentunya harus ada evaluasi besar yang dilakukan," ujar Askar.
Evaluasi tersebut, di antaranya memberikan transparansi ihwal perencaan proyek, alokasi anggaran, hingga membuka ruang pengawasan kepada masyarakat sipil guna menjadikan fungsi pemantauan berjalan lebih optimal.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kendati mengalami kisruh selama empat bulan pelaksanaannya, proyek MBG tidak akan serta merta dihentikan.
Ia mengatakan, BGN terus melakukan evaluasi terhadap hal yang masih dirasa kurang dan perlu perbaikan. Salah satunya ialah dengan tidak lagi menerapkan sistem reimburse kepada dapur mitra.
"Jadi sebagian besar berjalan lancar. Yang masih kurang, tentu akan diperbaiki segera," kata guru besar di IPB University itu.
