KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sedang membahas deregulasi aturan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. “Ke depan kita tidak usah berbicara mau itu atap, mau itu floating, mau itu ground-mounted, tetapi semua PLTS yang ada bisa dipakai sebagai sumber energi yang dibangkitkan oleh kita sendiri,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dalam keterangan video, Selasa, 21 April 2026.
Eniya menyatakan pemerintah mendukung memberikan regulasi yang mudah untuk memastikan transisi energi ini bisa berjalan dengan cepat sesuai dengan target. Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan kata sambutan secara tidak langsung dalam agenda peluncuran PLTS atap 1,5 gigawatt (GW).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Eniya mengatakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN menargetkan kapasitas terpasang PLTS mencapai 17,1 GW pada 2034 sebagai upaya mewujudkan net zero emission pada 2060. Namun kini haluannya berubah setelah Presiden Prabowo Subianto menargetkan PLTS 100 GW.
Selain berupaya melakukan penyederhanaan aturan pemasangan, Eniya mengatakan kementeriannya saat ini berupaya agar tidak hanya berfokus pada implementasi PLTS ground-mounted, tetapi juga di atap.
Selain itu, Eniya menjelaskan upaya mendorong implementasi PLTS apung. Ia mengatakan Kementerian ESDM sedang berdiskusi secara intens dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengidentifikasi seluruh bendungan yang ada di Indonesia yang menjadi prioritas lokasi PLTS. Ia memperkirakan saat ini terdapat 20 persen okupansi dari seluruh bendungan yang berpotensi menambah lebih dari 15 GW.
Eniya mengatakan pengembangan PLTS di Indonesia membutuhkan industri energi surya nasional yang kuat, karena memberikan multiplier effect yang besar. Efek berganda itu antara lain menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan industri manufaktur, meningkatkan investasi, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global.
Untuk itu, Eniya mengatakan, Kementerian ESDM juga intens berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian untuk mengidentifikasi perusahaan lokal. “Kita pasti mementingkan peran dari perusahaan lokal ini untuk berkontribusi masuk sebagai pengembang, sehingga multiplier effect itu bisa tercipta dengan cepat,” tuturnya.
Eniya menyatakan pemerintah juga mendorong agar rantai pasok industri surya nasional dapat tumbuh. Menurut dia, seluruh ekosistem industri tenaga surya harus mengandalkan produksi dalam negeri, mulai dari modul, inverter, hingga komponen pendukung.
Ia pun optimistis pemberdayaan rantai pasok nasional akan meningkatkan investasi, pembiayaan, dan kapasitas sumber daya manusia. “Selama ini bottleneck juga masalah SDM yang harus dikuatkan untuk menjadi bagian dari ekosistem yang berkelanjutan,” kata dia.
