Eks Bupati Cilacap Ajukan Gugatan Praperadilan

MANTAN Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tersebut terdaftar pada Rabu, 3 Juni 2026.

Gugatan praperadilan yang diajukan Syamsul Auliya Rachman itu teregister dengan nomor perkara 83/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. “Klasifikasi permasalahan yang didaftarkan mantan Bupati Cilacap itu terkait sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka,” demikian dikutip dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 8 Juni 2026.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syamsul Auliya Rachman bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardo sebagai tersangka dugaan pemerasan tunjangan hari raya (THR). Status itu disematkan setelah keduanya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Cilacap pada Jumat, 13 Maret 2026.

KPK menggelar operasi senyap setelah menerima pengaduan tentang pengumpulan uang untuk kebutuhan tunjangan hari raya. Sadmoko menjalankan perbuatan itu atas perintah Syamsul.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Sadmoko membahas pengumpulan uang tunjangan hari raya dalam diskusi bersama sejumlah asisten di Kabupaten Cilacap. Dalam persamuhan itu, Sadmoko menetapkan target THR sebesar Rp 750 juta.

Menurut penyidik KPK, Sadmoko menyasar 25 perangkat daerah, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas. Sebanyak 23 di antaranya telah menyetor pada 9–13 Maret 2026. Jumlah uang yang terkumpul mencapai Rp 610 juta.

Asep menuturkan, uang THR itu digunakan untuk kepentingan pribadi Syamsul dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. "Pengadilan itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu, 14 Maret 2026.