2 weeks ago
12
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, hadir di Rakernas APEKSI di Kota Medan, Rabu (1/7).(Dok.Istimewa)
WALI Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Isu krusial ini disampaikannya dalam Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Rabu (1/7).
Menurut Neni, penurunan TKD berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tantangan ini nyatanya dirasakan oleh hampir seluruh kota anggota APEKSI.
"Bontang dari Rp3 triliun turun menjadi Rp1,7 triliun. Sementara pemerintah tetap harus belanja pegawai. Belanja pegawai dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) tidak boleh lebih dari 30%, namun hak kami sebagai daerah pengelola melalui dana bagi hasil 1% di HKPD diabaikan," ujar Neni.
Menyusutnya ruang fiskal ini berpotensi menunda sejumlah agenda pembangunan daerah. "Jeritan hati ketika ingin membangun, kemudian tekanan fiskal membuat ruang menjadi sempit karena penurunan TKD. Banyak program yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Hampir semua kepala daerah menyampaikan hal yang sama," katanya.
Meski begitu, pemerintah daerah mendapat angin segar. Hasil komunikasi antara pemda, Komisi III DPR RI, dan Mendagri menghasilkan kelonggaran batas belanja pegawai yang boleh melebihi 30%. Kebijakan ini rencananya akan diakomodasi dalam UU APBN Tahun Anggaran 2027.
"Kalau ketentuan UU HKPD diterapkan penuh mulai 1 Januari 2027 tanpa ada kelonggaran, sementara TKD turun, semua kota akan kesulitan menjalankan program," tuturnya.
PROGRAM PRIORITAS
Guna menyiasati situasi ini, Pemkot Bontang memilih melakukan efisiensi pada belanja barang dan jasa. Langkah ini diambil agar program bantuan sosial yang menyentuh langsung masyarakat tetap dapat dipertahankan.
Beberapa program yang dipastikan berlanjut antara lain bantuan disabilitas sebesar Rp300 ribu per bulan, bantuan janda dan lansia kurang mampu, serta peningkatan insentif guru swasta dan guru mengaji menjadi Rp2 juta per bulan.
"Ini bukan honor, melainkan bantuan dari Pemerintah Kota Bontang yang disalurkan melalui mekanisme by name by address langsung ke rekening masing-masing penerima," jelas Neni. Program ini juga mencakup guru Sekolah Minggu, pendeta, dan pastor.
JARGAS GRATIS
Di sektor infrastruktur, Pemkot Bontang sukses mengamankan dukungan pusat untuk program jaringan gas (jargas) rumah tangga gratis bagi 11.500 warga, sehingga tidak membebani APBD.
"Kalau menggunakan APBD biayanya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Alhamdulillah, Menteri ESDM memberikan jargas gratis. Tinggal satu dari 15 kelurahan yang belum terjangkau," ungkapnya.
Fasilitas ini terbukti memberikan dampak ekonomi yang besar, terutama bagi para pelaku usaha mikro di Bontang. "Efisiensinya luar biasa. Misalnya pedagang bakso yang sebelumnya menghabiskan sekitar Rp6 juta per bulan untuk membeli gas, sekarang hanya sekitar Rp300 ribu karena menggunakan jargas," pungkas Neni. (E-2)
