Aqsa Working Group tolak upaya penggantian peran UNRWA di Jalur Gaza

9 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Aqsa Working Group (AWG) meminta pemerintah Indonesia bersama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat dukungan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) guna memastikan keberlanjutan layanan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Ketua Presidium AWG Muhammad Anshorullah di Jakarta, Jumat, mengatakan PBB beserta seluruh negara anggotanya perlu mempertahankan mandat dan pendanaan UNRWA serta menolak setiap upaya yang bertujuan menggantikan maupun menghapus peran lembaga tersebut.

"AWG juga menuntut PBB dan seluruh negara anggotanya untuk melawan rencana BoP terhadap UNRWA dan terus memperkuat mandat serta pendanaannya, menjamin keberlangsungan pelayanan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta menolak segala bentuk upaya untuk menggantikan atau menghapus peran lembaga tersebut," katanya.

Selain itu, AWG mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan seluruh negara untuk menolak Board of Peace (BoP) yang dinilai melemahkan perjuangan Palestina, sekaligus meningkatkan tekanan politik, ekonomi, dan hukum terhadap Israel agar menghentikan pendudukan di Palestina.

AWG juga meminta pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh negara muslim yang tergabung dalam BoP untuk mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaan dewan tersebut.

"Rencana BoP terhadap UNRWA menjadi salah satu alasan yang relevan dan momentum yang sangat tepat," katanya.

Menurut Anshorullah, selama ini Indonesia bersama sejumlah negara anggota BoP dikenal sebagai pendukung kuat UNRWA. Indonesia bahkan hampir melipatgandakan bantuan tahunannya ketika Israel dan Amerika Serikat berupaya membubarkan badan PBB tersebut.

AWG menyatakan mengutuk upaya BoP yang dinilai berusaha mendelegitimasi UNRWA dengan mendorong penghentian operasinya di Gaza dan menggantikan perannya melalui lembaga baru di bawah BoP.

"Langkah tersebut merupakan bentuk pelemahan terhadap mandat resmi PBB dan bagian dari upaya sistematis menghapus status serta hak-hak pengungsi Palestina yang dijamin oleh hukum internasional," kata Anshorullah.

AWG juga mengecam pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB yang menyerukan penghentian pendanaan bagi UNRWA dan pengalihannya kepada BoP.

"AWG mengecam pernyataan resmi BoP yang menyebut bahwa UNRWA tidak memiliki tempat di Gaza yang baru," katanya.

Menurut AWG, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat memanfaatkan BoP untuk mendukung kepentingan Israel sekaligus mengalihkan perhatian dari persoalan utama yang terjadi di Palestina.

"Menurutnya, pernyataan itu semakin membuktikan bahwa Amerika hanya memanfaatkan BoP untuk kepentingan Zionis Israel, serta mengaburkan akar persoalan utama, yaitu penjajahan, apartheid, pembersihan etnis, dan genosida yang dilakukan Zionis Israel."

AWG menilai rencana BoP sejalan dengan keinginan Israel terhadap UNRWA yang selama konflik di Gaza tetap menjalankan tugas kemanusiaannya bagi warga Palestina.

Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa lebih dari 310 staf PBB yang bertugas di UNRWA telah meninggal dunia dalam kurun sekitar 1.000 hari konflik di Gaza.

"Itu berarti, setiap tiga hari ada satu staf PBB dibunuh oleh Zionis Israel di Gaza," katanya.

AWG menegaskan bahwa UNRWA perlu terus diperkuat sebagai lembaga kemanusiaan di bawah mandat PBB, sementara berbagai pelanggaran hukum internasional terhadap rakyat Palestina harus menjadi perhatian serius masyarakat internasional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article