4 hours ago
2
Ilustrasi(MetroTVnews.com/Dok istimewa)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan perubahan nama Bank DKI menjadi Bank Jakarta pada momentum HUT ke-498 Jakarta tahun lalu. Pertaruhan nama tersebut sekaligus ujian untuk melihat kemampuan bank daerah apakah mampu mendefinisikan ulang perannya. Pasalnya Jakarta juga akan berubah status tak lagi menyandang ibu kota negara.
Pramono sendiri secara tegas menyebut perubahan itu sebagai awal dari fase baru transformasi.
“Perubahan call name ini menandai dimulainya fase baru transformasi PT Bank DKI menuju arah yang lebih modern, profesional dan siap bersaing di tingkat nasional dan regional,” ujarnya tahun lalu dalam acara peluncuran rebranding nama dan logo baru di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Minggu (22/6).
Pernyataan tersebut penting. Sebab selama ini Bank DKI hidup dalam ekosistem yang relatif nyaman. Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, sebagian besar bisnisnya ditopang oleh ekosistem Pemerintah Provinsi Jakarta, ASN, BUMD, hingga berbagai program layanan publik.
Jakarta sedang berubah
Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta menempatkan kota ini pada babak baru. Jakarta tidak lagi hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, melainkan didorong menjadi kota global, pusat perdagangan, jasa, keuangan, dan bisnis.
Hal tersebut menuntut Bank Jakarta juga harus bertransformasi. Karena itu, pergantian nama menjadi Bank Jakarta sebenarnya menyimpan pesan simbolik yang kuat.
Jika sebelumnya identitas ‘DKI’ melekat pada struktur birokrasi pemerintahan daerah, maka nama ‘Jakarta’ membawa beban yang jauh lebih besar. Ia merepresentasikan sebuah kota yang ingin bersaing di tingkat global.
Pramono bahkan menyebut nama baru itu sebagai representasi ambisi kolektif warga Jakarta untuk memiliki bank yang mencerminkan identitas kota sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Publik Bukan Percaya Logo
Tetapi sejarah industri perbankan mengajarkan satu hal sederhana, kepercayaan tidak dibangun melalui logo. Kepercayaan dibangun melalui pelayanan.
Publik tentu masih mengingat berbagai gangguan layanan yang pernah dialami Bank DKI dalam beberapa tahun terakhir.
Karena itu tantangan terbesar Bank Jakarta bukanlah memperkenalkan warna baru atau slogan baru, melainkan membuktikan bahwa transformasi benar-benar terjadi di level operasional.
Nasabah tidak akan menilai bank dari desain Monas yang kini menjadi logo perusahaan. Nasabah menilai dari hal yang jauh lebih sederhana: apakah aplikasi berjalan normal, apakah transaksi lancar, apakah layanan digital dapat diakses kapan saja, dan apakah uang mereka aman.
Kesadaran itulah yang tampaknya ingin ditegaskan Pramono ketika ia secara terbuka memberi target IPO kepada jajaran direksi dan komisaris.
“Saya menugaskan kepada jajaran Direksi dan Komisaris Bank Jakarta untuk segera naik tingkat. Caranya dengan IPO,” kata Pramono saat peluncuran identitas baru Bank Jakarta.
Target IPO yang dipatok pada 2026 bukan sekadar agenda korporasi. IPO adalah ujian sesungguhnya bagi tata kelola perusahaan
Pasar modal tidak mengenal romantisme daerah. Investor tidak membeli saham karena kebanggaan terhadap Jakarta. Mereka membeli saham karena percaya terhadap kualitas manajemen, kinerja keuangan, manajemen risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan.
Karena itu, ketika Pramono menegaskan bahwa Bank Jakarta harus menjadi ‘bank profesional’ dan ‘bank yang betul-betul dipercaya publik’, sesungguhnya ia sedang mengingatkan bahwa transformasi tidak boleh berhenti pada aspek kosmetik.
Pesan serupa juga datang dari Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo. Menurutnya, perubahan nama dan logo merupakan ‘penanda transformasi strategis’ yang mencerminkan arah baru, semangat baru, dan komitmen baru kepada masyarakat.
Di sinilah relevansi Bank Jakarta bagi masa depan kota ini menjadi sangat penting. Jakarta akan menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar.
Transportasi publik, hunian, pengendalian banjir, transformasi digital, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru membutuhkan dukungan sektor keuangan yang kuat. Sebagai BUMD strategis, Bank Jakarta memiliki peluang untuk menjadi salah satu mesin pembiayaan pembangunan perkotaan.
Jika Bank Jakarta berhasil memperkuat tata kelola, mempercepat transformasi digital, memperluas basis nasabah, dan membangun kepercayaan publik, maka rebranding ini akan dikenang sebagai titik balik penting dalam sejarah perusahaan.
Sebaliknya, jika perubahan hanya berhenti pada pergantian papan nama kantor cabang dan warna identitas korporasi, maka publik akan melihatnya sebagai proyek kosmetik yang mahal tanpa makna strategis.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan bank yang sekadar berganti nama. Masyarakat membutuhkan bank yang mampu tumbuh bersama Jakarta. Dan di situlah ujian terbesar Bank Jakarta dimulai.
Tidak Cukup Narasi Kota Global
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo dalam forum Jakarta Future Festival beberapa waktu lalu menawarkan narasi yang terdengar menjanjikan.
Bank Jakarta ingin bertransformasi menjadi financial operating system bagi ibu kota, bukan sekadar penghimpun dana dan menyalurkan kredit.
Visi tersebut selaras dengan cita-cita Jakarta sebagai kota global. Masalahnya, Jakarta pun hari ini tidak sedang kekurangan visi, melainkan eksekusi.
Selama bertahun-tahun, Badan Usaha Milik Daerah kerap melahirkan jargon baru setiap pergantian kepemimpinan. Ada yang berbicara transformasi, digitalisasi, inovasi, hingga kolaborasi.
Namun di lapangan, masyarakat lebih sering berhadapan dengan layanan yang belum sepenuhnya efisien, birokrasi yang masih berbelit, dan manfaat yang belum terasa merata. Karena itu, publik berhak mempertanyakan, apa yang membedakan transformasi Bank Jakarta kali ini dengan slogan-slogan sebelumnya.
Agus mengakui masih banyak warga Jakarta yang belum masuk ke sistem keuangan formal. Pengakuan itu justru menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Bank Jakarta masih sangat besar.
Sulit membayangkan sebuah bank daerah menjadi ‘sistem operasi keuangan kota’ ketika masih ada sebagian masyarakat yang bahkan belum tersentuh layanan keuangan dasar.
Persoalan yang dihadapi warga juga jauh lebih kompleks daripada sekadar akses rekening bank. Pelaku UMKM kesulitan memperluas pasar, generasi muda semakin mustahil membeli rumah, sementara investasi masih menghadapi tantangan kepastian regulasi dan birokrasi.
Ingat, semua itu bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan aplikasi digital atau penyaluran kredit.
Karena itu, gagasan bahwa Bank Jakarta akan menjadi penghubung seluruh ekosistem pembangunan harus dibuktikan melalui langkah konkret.
Berapa banyak UMKM yang benar-benar naik kelas? Berapa banyak keluarga muda yang berhasil memiliki rumah melalui skema pembiayaan Bank Jakarta? Berapa nilai investasi yang benar-benar berhasil difasilitasi? Tanpa indikator yang jelas, konsep financial operating system berisiko hanya menjadi istilah yang terdengar modern, tetapi sulit diukur dampaknya.
Di sisi lain, pernyataan Agus bahwa BUMD tidak boleh memilih antara keuntungan dan pelayanan publik patut diapresiasi. Selama ini BUMD memang sering terjebak pada dua kutub ekstrem.
Ketika terlalu mengejar laba, fungsi pelayanan publik memudar. Sebaliknya, ketika hanya berorientasi pada pelayanan, perusahaan kehilangan daya tahan finansial dan akhirnya kembali bergantung pada suntikan modal pemerintah.
Namun keseimbangan itu hanya dapat dicapai apabila tata kelola perusahaan benar-benar sehat. Bank Jakarta harus membuktikan bahwa keuntungan diperoleh dari ekspansi bisnis yang produktif, bukan karena bergantung pada dana pemerintah daerah atau transaksi rutin birokrasi. Transformasi baru akan bermakna apabila bank mampu memperluas basis nasabah dari masyarakat dan pelaku usaha, bukan sekadar memperbesar angka aset di atas kertas.
Yang juga perlu diwaspadai adalah euforia digitalisasi. Teknologi memang mempercepat pelayanan, tetapi tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan. Digitalisasi tanpa literasi, tanpa pemerataan akses, dan tanpa pendampingan justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru. Kelompok masyarakat yang paling membutuhkan layanan keuangan bisa menjadi pihak yang paling tertinggal.
Jakarta memang sedang berlari menuju kota global. MRT terus berkembang, kawasan bisnis bertambah modern, dan berbagai layanan publik semakin terdigitalisasi. Namun ukuran kota global tidak hanya dilihat dari megahnya infrastruktur atau canggihnya teknologi. Kota global juga harus mampu menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh warganya.
Di sinilah ujian terbesar Bank Jakarta. Menjadi katalisator pembangunan tidak cukup diwujudkan melalui pidato yang inspiratif atau slogan yang menarik. Bank Jakarta harus mampu menunjukkan bahwa transformasi yang digaungkan benar-benar mengubah kehidupan masyarakat, terutama mereka yang selama ini sulit mengakses pembiayaan, pasar, maupun kesempatan ekonomi.
Pada akhirnya, publik tidak akan mengingat istilah financial operating system. Publik hanya akan mengingat satu hal: apakah Bank Jakarta benar-benar mempermudah hidup warga, atau sekadar mengganti bahasa tanpa mengubah kenyataan. Bagi BUMD yang mengelola uang publik, bukti selalu lebih penting daripada narasi. (P-1)
