PM Inggris Andy Burnham menggelar rapat kabinet perdana dan memprioritaskan penanganan biaya hidup. Rencana pemotongan PPN energi menuai perdebatan.(AFP)
ANDY Burnham berjanji akan memimpin "pemerintah biaya hidup" (cost of living government) saat memimpin rapat kabinet perdananya sebagai Perdana Menteri Inggris. Di hadapan jajaran menteri baru yang dibentuknya, Burnham menegaskan pengeluaran hidup masyarakat akan menjadi prioritas utama untuk memberikan "rasa bahwa bantuan sedang datang."
Penegasan tersebut disampaikan tak lama setelah ia mengumumkan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tagihan energi rumah tangga mulai Oktober mendatang, sebuah kebijakan utama pertamanya sejak resmi menjabat.
Namun, rencana pembiayaan kebijakan tersebut memicu perdebatan awal. Burnham berencana membiayai pemotongan PPN dengan membatalkan skema KTP digital (digital ID) peninggalan Sir Keir Starmer.
Kantor PM di Downing Street menyatakan estimasi biaya pemotongan PPN sebesar £850 juta hingga akhir tahun fiskal dapat diambil dari alokasi £1,8 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk skema KTP digital selama tiga tahun ke depan.
Langkah ini mendapat kritikan. Darren Jones, salah satu pendukung Starmer yang dicopot dari kabinet, menyebut program KTP digital sebenarnya "tidak memiliki anggaran terpisah" (unfunded), sehingga Burnham harus memperjelas asal muasal dana tersebut.
Partai oposisi turut mengkritik pengumuman tersebut. "Baru satu hari berjalan dan Partai Buruh sudah bersikap ceroboh terhadap keuangan publik," ujar Kanselir Bayangan dari Partai Konservatif, Sir Mel Stride.
Juru bicara PM menegaskan kebijakan tersebut akan didanai dengan mengalihkan "penghematan" yang diidentifikasi oleh kementerian terkait.
Selain dinamika anggaran, perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan Burnham juga merombak posisi kunci. Sejumlah pendukung Starmer seperti Rachel Reeves dan David Lammy keluar dari pemerintahan. Sebaliknya, Ed Miliband dipromosikan menjadi Menteri Luar Negeri, dan sekutu Burnham, Louise Haigh, ditunjuk memimpin Cabinet Office. Miatta Fahnbulleh yang diangkat menjadi Menteri Energi membantah adanya pembersihan pendukung Starmer di dalam kabinet.
Sementara itu, Pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar, dijadwalkan mendapat kursi di House of Lords agar bisa bergabung ke dalam pemerintahan Burnham sebagai menteri bisnis.
Di sisi keuangan, Kanselir baru John Healey menegaskan kepada staf Treasury bahwa kedisiplinan atas pajak dan pengeluaran akan menjadi "tugas utamanya." Healey berkomitmen tetap mematuhi aturan anggaran pendahulunya, sembari berupaya memaksimalkan investasi publik, swasta, serta internasional. (BBC/Z-2)

















































