TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis usai evaluasi belum meratanya program dan temuan kasus keracunan di sejumlah daerah. Dengan perbaikan tata kelola ini, pemerintah menargetkan jumlah insiden dapat ditekan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan menerima laporan dari Badan Gizi Nasional ihwal insiden di program andalan Presiden Prabowo Subianto ini. Kendati menyebut persentase insiden hanya 0,005 persen dari 3,4 juta orang, tata kelola Makan Bergizi Gratis tetap akan diperbaiki. “Ini akan lebih diperhatikan sehingga targetnya itu nol insiden,” ujar Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengatakan, tata kelola Makan Bergizi Gratis akan terus-menerus disempurnakan. Sebab, program ini melibatkan begitu banyak pekerjaan. Perbaikan tata kelola dan minimalisasi insiden bertujuan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat.
Untuk merumuskan tata kelola ini, Zulhas menyebut para eselon satu kementerian terkait akan didukung oleh semua stakeholder. Misalnya, Kementerian Keuangan dilibatkan agar anggaran lancar dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan tenaga.
Ia menambahkan, pemerintah daerah termasuk bupati dan gubernur akan turun tangan mendukung program ini. “Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, bahwa ini sangat mendesak-penting. Nah nanti akan dirumuskan dalam peraturan presiden atau instruksi presiden,” ujar eks Menteri Perdagangan ini.
Karena itu, Zulhas mengatakan tim dari kementerian/lembaga terkit akan mengadakan konsinyering dalam 2-3 hari. Konsinyering ini bertujuan merumuskan peraturan presiden (perpres) baru yang mengatur tata kelola dan percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Setelah itu, para menteri di bawah Zulhas akan rapat lagi membahas tindak lanjut dari hasil konsinyering.
