Tapak tilas Ali Khamenei, pengawal Revolusi Iran selama 3 dasawarsa

10 hours ago 3

Jakarta (ANTARA) - Masa berkabung telah diumumkan di Iran setelah Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, dipastikan gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu pagi.

Serangan yang menewaskan Ali Khamenei tersebut adalah salah satu dari serangkaian serangan masif AS-Israel ke sejumlah wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran, sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa rakyat sipil.

Informasi soal wafatnya Khamenei sempat simpang siur dengan informasi kontradiktif antara media Iran dengan media barat yang bermunculan. Hingga Sabtu, Para pejabat Iran menegaskan bahwa sang pemimpin tertinggi sehat wal afiat dan secara teguh memegang komando perang.

Namun, pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump dengan bangga menyebut Khamenei telah tewas dalam serangan yang ia beri "lampu hijau". “Khamenei, salah satu orang paling jahat dalam sejarah, telah tewas,” tulis Trump di media sosial.

Menyusul wafatnya Khamenei, pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung selama 40 hari dan libur kerja selama seminggu. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan Angkatan Darat Iran bersumpah akan membalas kematian Khamenei, dengan ulama Syiah Ayatollah Makarem Shirazi menyatakan "perang suci" terhadap AS dan Israel.

Wafatnya Ali Khamenei dipastikan akan menandai era baru di Republik Islam Iran, mengingat ia merupakan pemimpin negara dengan masa jabatan paling lama di Timur Tengah, yakni mencapai 45 tahun.

Ia menjadi Pemimpin Tertinggi Iran sejak 1989, menggantikan pencetus Revolusi Islam Iran Ruhollah Khomeini, setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden Iran pada 1981—1989.

Tapak tilas

Ali Khamenei lahir di Mashhad, Iran timur laut, pada 19 April 1939, dan memperdalam ilmu tentang Islam di Qom, di mana ia menghadiri kelas-kelas para ulama Syiah, salah satunya adalah Ruhollah Khomeini yang kemudian menjadi pencetus Revolusi Islam Iran.

Setelah Revolusi Islam berhasil menggulingkan Shah Reza Pahlavi dan mengakhiri sistem monarki Iran pada 1979, Ali Khamenei mulai masuk ke tampuk kekuasaan berkat kedekatan dengan Ruhollah Khomeini.

Pada 27 Juni 1981, Ali Khamenei lolos dari percobaan pembunuhan saat berkhutbah di sebuah masjid di Teheran. Ia terkena ledakan dari sebuah alat perekam yang diletakkan di mimbar, dan karenanya ia mengalami kelumpuhan di tangan kanan.

Ia kemudian terpilih sebagai Presiden Iran dalam pemilihan umum pada November 1981. Semasa menjabat sebagai presiden, Ali Khamenei memimpin Iran di tengah perang melawan Irak

Setelah wafatnya Ruhollah Khomeini pada 1989, Majelis Ahli Iran setuju menunjuk Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru.

Khamenei berhasil mengonsolidasikan kekuasaan politik dan agama serta menegaskan pengaruh yang kuat di bidang militer, pengadilan, hingga kebijakan luar negeri.

Ia merupakan pelopor dari “Poros Perlawanan” (Axis of Resistance) untuk melawan AS dan Israel.

Dengan menjadikan kelompok bersenjata seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman sebagai sekutu di poros tersebut, Ali Khamenei menjadi tokoh kunci yang menentukan posisi Iran dalam konflik di Timur Tengah.

Untuk mengatasi masalah ekonomi akibat sanksi berat dari Barat, Khamenei mendorong konsep “ekonomi perlawanan” yang meliputi peningkatan produksi domestik, pengurangan ketergantungan ekspor minyak, dan mendorong pengembangan berdikari dari pengaruh Barat.

Khamenei terus mendukung pengembangan nuklir Iran sebagai simbol kedaulatan ilmiah dan kekuatan nasional, tetapi ia menolak senjata nuklir dan mengumumkan sebuah fatwa yang melarang pengembangan senjata nuklir oleh Iran.

Demi meredakan sanksi internasional, Iran bersama lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Uni Eropa berhasil menyepakati Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2015, yang menegaskan komitmen pencabutan sanksi Barat sebagai timbal balik atas komitmen Iran mengurangi intensitas pengembangan nuklirnya.

Namun, kesepakatan itu pupus di tengah jalan menyusul keputusan AS, di masa kepemimpinan pertama Trump, menarik diri pada 2018 dan kembali memberlakukan sanksi penuh terhadap Iran. Pada 2025, Pemerintah Iran pun menyatakan mundur dari JCPOA.

Kepemimpinan Khamenei juga tak luput dari pergolakan sipil, seperti unjuk rasa pascapemilu 2009, kemudian protes 2019—2020, protes Mahsa Amini 2022, serta unjuk rasa terbaru yang bermula Desember 2025.

Keputusan pemerintah Iran yang memberi lampu hijau untuk meredakan protes dengan cara kekerasan mengundang kecaman luas dari berbagai pihak, terlebih dari negara-negara Barat.

Di tengah sanksi Barat yang menimbulkan kegamangan ekonomi dan protes masyarakat, tak sedikit pihak yang berupaya memanfaatkan kesempatan merongrong kekuasaan Khamenei, seperti AS dan Israel yang meluncurkan serangan selama 12 hari ke Iran pada pertengahan 2025.

Langkah selanjutnya

Serangan AS-Israel yang mereka arahkan langsung ke pucuk kekuasaan tertinggi Iran disebut merupakan strategi mereka meruntuhkan pemerintahan Republik Islam dengan menciptakan kekosongan kekuasaan.

Akan tetapi, gugurnya Ali Khamenei diyakini tidak akan menggoyahkan sistem politik Iran dan transisi kepemimpinan yang berjalan dipastikan masih akan berjalan mulus, kata akademisi dan pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran Dina Sulaeman.

Ia menjelaskan bahwa sistem ideologis dan institusional Iran yang sudah berjalan selama empat dekade telah matang dan memiliki struktur kekuasaan berlapis. Republik Islam Iran pun tidak berjalan sebagai sebuah “rezim personalistik” yang hanya bergantung pada satu figur.

“Pengalaman wafatnya Imam Ruhollah Khomeini pada 1989 menunjukkan bahwa transisi bisa berjalan tanpa mengguncang fondasi negara,” kata Dina.

Terkait tokoh yang akan menjadi pengganti Ali Khamenei, Dina menyebut bahwa tokoh tersebut harus merupakan ulama yang bergelar Ayatollah, yang merupakan gelar tertinggi dalam keilmuan agama di Iran. “Iran punya banyak Ayatollah,” kata akademisi itu menegaskan.

Di tengah kekosongan jabatan Pemimpin Tertinggi, Majelis Ahli yang beranggotakan para ahli agama dan ulama dari seluruh provinsi Iran akan bersidang untuk memilih Pemimpin Tertinggi yang baru.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani memastikan bahwa Majelis Ahli akan berkumpul pada Minggu dan memulai proses pemilihan Pemimpin Tertinggi Iran untuk menggantikan Ali Khamenei yang gugur.

"Menurut pasal 111 Konstitusi Iran, dalam hal kematian pemimpin tertinggi, Majelis Ahli harus memilih pemimpin tertinggi yang baru secepatnya," kata Larijani, sebagaimana disiarkan televisi nasional Iran.

Usai 36 tahun memimpin Iran sebagai Pemimpin Tertinggi yang bertugas memandu keberlanjutan Revolusi Islam sejak 1979, Ali Khamenei gugur di ujung rudal sebagai, seperti yang disampaikan penyiar televisi IRIB, “seorang syahid”.

Majelis Ahli pun akan segera bersidang untuk menentukan siapa yang mereka pilih sebagai Pemimpin Tertinggi baru, yang akan meneruskan semangat Revolusi Islam sembari mempertahankan martabat Iran di tengah gelombang tekanan besar dan sanksi internasional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article