5 days ago
2
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri), eks Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan pendiri Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago (kanan).(dok.Istimewa)
PENGAMAT politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, meraih gelar doktor pada Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya melalui disertasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi split ticket voting pada Pemilu Serentak 2019.
Dalam ujian terbuka yang digelar di Unair Surabaya, Senin, Pangi memaparkan disertasi berjudul Suatu Studi tentang Faktor-Faktor yang Memengaruhi Split Ticket Voting pada Pemilu Serentak di Sumatra Barat dan Nusa Tenggara Timur di bawah bimbingan Promotor Prof. Mohammad Asfar dan Kopromotor Prof. Ramlan Surbakti.
Pangi menjelaskan split ticket voting merupakan perilaku pemilih yang memberikan suara kepada satu partai politik pada pemilu legislatif, tetapi memilih pasangan calon presiden yang tidak didukung partai tersebut. Menurut dia, fenomena tersebut menjadi penting dikaji karena Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak.
"Penelitian ini berangkat dari keterbatasan teori split ticket voting yang banyak dikembangkan dalam konteks Amerika Serikat. Model tersebut belum tentu sesuai dengan Indonesia yang menganut sistem presidensial multipartai dengan koalisi yang cair," katanya.
Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 1.600 responden, masing-masing 800 responden di Sumatra Barat dan 800 responden di Nusa Tenggara Timur (NTT). Data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS).
Hasil penelitian menunjukkan tingkat split ticket voting di Sumatra Barat mencapai 37,5%, lebih tinggi dibandingkan NTT yang sebesar 20,2%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan pemilih di kedua daerah berbeda sehingga faktor yang memengaruhi perilaku memilih juga tidak sama.
Penelitian menguji empat variabel utama, yakni identifikasi partai (party identification atau Party-ID), orientasi isu, personalisasi kandidat, dan orientasi persamaan kepentingan. Hasilnya, Party-ID terbukti berpengaruh negatif terhadap split ticket voting di kedua wilayah. Semakin kuat kedekatan psikologis pemilih dengan partai politik, semakin kecil kecenderungan mereka membagi pilihan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Sementara itu, orientasi isu menunjukkan pengaruh yang berbeda. Di Sumatra Barat, perhatian terhadap isu politik justru meningkatkan kecenderungan pemilih melakukan split ticket voting. Sebaliknya, di NTT, orientasi isu memperkuat konsistensi pilihan sehingga menurunkan kecenderungan pembelahan suara.
Perbedaan juga ditemukan pada orientasi persamaan kepentingan. Di Sumatra Barat, kesamaan kepentingan antara pemilih dengan partai atau kandidat memperkuat konsistensi pilihan politik. Namun, di NTT, faktor tersebut justru mendorong pemilih membagi pilihan karena partai legislatif dan pasangan calon presiden dipersepsikan mewakili kepentingan yang berbeda.
Sebaliknya, personalisasi kandidat tidak berpengaruh signifikan terhadap split ticket voting di kedua provinsi.
"Keputusan pemilih lebih banyak ditentukan oleh Party-ID, isu, dan persamaan kepentingan daripada daya tarik figur kandidat," ujar Pangi.
Penelitian juga menemukan bahwa orientasi persamaan kepentingan menjadi variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara Party-ID dan split ticket voting. Di Sumatra Barat, variabel tersebut memperkuat pengaruh Party-ID dalam menekan pembelahan suara, sedangkan di NTT justru meningkatkan kecenderungan pemilih membagi pilihan.
Menurut Pangi, kebaruan penelitiannya terletak pada pengembangan model split ticket voting yang lebih sesuai dengan karakter demokrasi presidensial multipartai di Indonesia.
Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang sama dapat menghasilkan pengaruh berbeda bergantung pada karakter sosial-politik masing-masing daerah.
Ia menyimpulkan bahwa split ticket voting di Indonesia tidak semata-mata merupakan strategi pemilih untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, melainkan hasil interaksi antara loyalitas terhadap partai, orientasi isu, persamaan kepentingan, serta konteks sosial-politik di setiap wilayah.
"Karena itu, penelitian ini menawarkan model split ticket voting yang kontekstual, multidimensional, dan lebih relevan untuk menjelaskan perilaku pemilih dalam demokrasi presidensial multipartai di Indonesia," katanya. (Ant/P-3)
