Sejumlah Kontroversi Pernyataan Kepala BGN

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kerap kali menuai kritikan. Yang terakhir adalah soal pernyataan Dadan tentang minum susu dua liter per hari. Pernyataan ini disampaikan Dadan saat berkunjung ke Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil di Bangkalan, Jawa Timur, 26 Mei 2025.

Dalam kunjungan itu, Dadan bercerita soal kedua putranya yang wajib minum susu sebanyak dua liter per hari. Dadan mengaitkan hal ini dengan tinggi badan anak-anaknya yang kini mencapai 185 cm dan 181 cm.

Namun, publik menilai pernyataan Dadan terlalu idealistik dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu membeli susu dalam jumlah banyak. Banyak warganet mempertanyakan relevansi dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menegaskan bahwa cerita pengalaman pribadinya ini tidak dijadikan landasan kebijakan dalam program MBG. Bagi Dadan, susu adalah sumber kalsium yang penting untuk pertumbuhan, dan kebiasaan minum susu dalam jumlah banyak adalah kebiasaan keluarganya. "Pasti semua salah paham," ujarnya saat dihubungi pada Kamis, 29 Mei 2025. 

Tempo mencatat beberapa pernyataan Dadan yang juga menuai sorotan publik.

Koordinasi dengan BPOM dan Kementerian Kesehatan
Pada 15 Mei 2025, Dadan menyatakan akan memperkuat kerja sama BGN dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan untuk mengawasi kualitas dan mutu pangan serta penanggulangan kejadian luar biasa dalam program MBG. Dadan mengklaim BGN sudah memiliki nota kesepahaman dengan BPOM terkait koordinasi pengawasan. Ia juga berpendapat BPOM perlu mendapatkan porsi anggaran tambahan untuk mendukung pengawasan program MBG ini.

Namun, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, lembaganya belum dilibatkan secara penuh dalam pengawasan keamanan program MBG meskipun sudah ada nota kesepahaman. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Taruna menjelaskan BPOM tidak ikut mengawasi standar kelayakan dapur hingga makanan yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di bawah BGN. Keterlibatan BPOM sejauh ini baru sebatas memberi modul pelatihan dan menangani kasus kejadian luar biasa seperti keracunan.

KPK Temukan Anggaran MBG Dipangkas
Kontroversi lain muncul pada 11 Maret 2025, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemotongan anggaran MBG. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengakui telah menerima laporan adanya pengurangan harga makanan MBG yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, namun yang diterima hanya Rp 8.000. 

Dadan membantah tuduhan ini. Dia menyatakan, KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku MBG memang berbeda tergantung jenjang satuan pendidikan dan wilayah, misalnya Rp 8.000 untuk anak PAUD sampai SD kelas 3, dan Rp 10.000 untuk anak lainnya di sebagian besar wilayah Indonesia Barat. Kata Dadan, pagu ini akan disesuaikan dengan indeks kemahalan daerah dan bersifat at cost (sesuai bukti pengeluaran).

MBG Selama Puasa

Menyikapi bulan puasa Ramadan pada Maret 2025, Dadan mengumumkan, program MBG akan tetap berjalan namun dengan mekanisme yang berbeda. “Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025 yang dikutip dari Antara.

Makanan akan diberikan untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Menu akan dirancang tahan lama dan tidak mudah basi, seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah. 

BGN juga berencana menggunakan kantong sebagai kemasan baru yang dapat dibawa kembali keesokan harinya untuk ditukar, guna mengurangi sampah dan melatih kedisiplinan siswa. Meskipun ada saran untuk perlakuan khusus di daerah non-muslim, BGN memutuskan untuk menyamakan perlakuan dan akan melakukan evaluasi setelah satu minggu pelaksanaan.