TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-7 Joko Widodo tidak bisa menghadiri acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, karena masih dalam masa penyembuhan.
Penyebab ketidakhadiran dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah. Syarif membenarkan Jokowi diundang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. BPIP adalah lembaga yang menggelar acara tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Beliau masih proses penyembuhan dari alergi kulit,” kata Syarif saat dihubungi Tempo, Senin, 2 Juni 2025.
Syarif mengatakan saat ini Jokowi juga belum bisa menerima tamu selama masa penyembuhan.
BPIP memastikan mengundang semua presiden dan wakip presiden terdahulu untuk acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025.
Sejumlah tokoh bangsa hadir pada acara tersebut. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir. Adapun mantan presiden dan wakil presiden juga hadir, antara lain Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Try Sutrisno. Sedangkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo tidak hadir pada acara tersebut.
“Seluruh Presiden dan Wapres terdahulu diundang. Namun yang bisa hadir hanya Bu Megawati, Pak Try Sutrisno, dan Pak Jusuf Kalla,” kata Muhammad Hilmie Azizi, pranata Humas BPIP, saat dikonfirmasi Tempo, 2 Juni 2025.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, belum merespons konfirmasi Tempo mengapa SBY tidak hadir.
Selesai acara, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan tidak tahu menahu soal ketidakhadiran Jokowi dan SBY.
“Ah saya enggak tahu. Ini kan hajatnya BPIP, saya tamu, saya petugas membaca (teks Pancasila),” ujar Muzani.
Namun Muzani mengatakan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sempat berinteraksi saat menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini bercerita, suasa pertemuan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan tokoh nasional lain berlangsung akrab. Di dalam ruang tunggu ada Presiden Prabowo, Megawati, Gibran, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Wapres Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Muzani sendiri. Bahkan, kata Muzani, Megawati dan Gibran sempat mengobrol.
“Iya (sempat ngobrol), bertanya, menanyakan kesehatan Ibu, segala macam,” kata Muzani.
Muzani mengatakan suasana hari ini menjadi gambaran bagus bagaimana para tokoh bangsa saling bertemu dan duduk sati meja, bahkan sampai bercanda.
“Saya kira ini sebuah, di hari kita memperingati kelahiran Pancasila ini, saya kira momentum yang sangat bagus dan sangat mengharukan,” katanya.
Namun Muzani enggan mengatakan apakah ini pertanda PDIP akan bergabung ke pemerintahan.
Megawati menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.
Megawati merupakan Ketua Dewan Pengarah BPIP. Selain Megawati, mantan Wapres Try Sutrisno dan Jusuf Kalla juga hadir dalam acara ini. Prabowo terlihat berjalan bersama Megawati menuju beranda depan Gedung Pancasila diikuti Gibran di belakang sebelum upacara. Namun Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam acara pagi ini. Selama upacara, Gibran diapit Jusuf Kalla dan Megawati di sisi kanan podium Prabowo.
Diketahui hubungan Megawati dan Jokowi sempat renggang sejak pemilihan presiden 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai karena berbeda haluan politik dengan PDIP dalam Pilpres 2024 hingga Pilkada 2024.
Surat pemecatan ini merupakan rekomendasi yang dihasilkan Rapat Permusyawaratan Majelis Komite Etik dan Disiplin Partai tertanggal 11 Oktober 2024.
“DPP PDI Perjuangan akan mengumumkan surat pemecatan terhadap Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” ujar Komarudin dalam video yang dirilis PDIP, Senin, 16 Desember 2024.
Pemecatan Jokowi sebagai kader tercantum dalam surat Rekomendasi No.10/K.E.D-PDIP/X/2024. Dalam pertimbangannya, PDIP menyatakan bahwa sikap, tindakan, dan perbuatan Jokowi selaku kader PDIP yang ditugaskan oleh partai sebagai presiden masa bakti 2014-2019 dan 2019-2024 telah melanggar AD/ART partai tahun 2019. Selain itu, Jokowi juga dinyatakan melanggar kode etik dan disiplin partai lantaran mendukung kandidat usungan partai lain.
“Dengan melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP terkait dukungan calon presiden dan wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDIP pada Pemilu 2024 dan mendukung calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju),” demikian bunyi pertimbangan nomor 7 dalam SK tersebut.
Selain itu, Presiden ke-7 RI itu dinyatakan telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Penyalahgunaan kekuasaan ini dinilai menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara. “Merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai dikategorikan sebagai pelanggaran berat.”
Pilihan Editor: Habis Jokowi Terbitlah Dedi Mulyadi
