1 week ago
12
Ilustrasi seorang santri dibakar di Lombok oleh rekannya(Magnific)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) belum mengambil keputusan untuk memberi sanksi kepada Pondok Pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah kasus santri yang dibakar. Alasannya, Kemenag masih menunggu hasil persidangan.
"Tentu itu ada step-step-nya untuk menuju ke sana (sanksi). Pertama kita menunggu dulu, kan belum ada keputusan hasil persidangan di pengadilan. Kita menunggu dulu seperti apa, karena bisa dianggap terjadi kelalaian di pondok pesantren," kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Basnang Said di MAN 19 Jakarta Selatan, Kamis (16/5).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa harus ada tanggung jawab dari pengasuh pondok pesantren Rosudatussaulatiyah Al Ibrahimy Lombok soal santri yang dibakar tersebut.
"Bagaimanapun peristiwa ini terjadi di pondok pesantren, harus ada tanggung jawab dari pengasuh pondok pesantren," ucapnya.
Untuk pendidikan dan hak-hak korban, Basnang menyebut pihaknya tetap mengedepankan kepentingan korban dengan terus melakukan pendampingan.
"Tim kami hari ini sudah menuju ke sana kembali untuk menjenguk korban baik yang meninggal, maupun yang masih terbaring di rumah sakit. Tentu kemudian Kementerian Agama tetap mengedepankan pendidikannya," ucapnya.
Sementara itu, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, menekankan bahwa pesantren, rumah, atau tempat pendidikan lainnya harus bebas dari segala bentuk kekerasan. Ia mencontohkan Salah satu bentuk pesantren di Depok, Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang bisa menjadi role model karena memiliki sistem panduan, regulasi, dan semua ekosistem.
"Model pengasuhannya, bahkan juga ada semacam antikekerasan corner, pemantauan dari aplikasi, termasuk sinensitas antara tribusat pendidikan, antara formalnya, informalnya, dan non-formalnya," ucap Suyitno. (H-4)
