7 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah dinilai masih tebang pilih kepada organisasi masyarakat (ormas) yang kerap membuat onar dan meresahkan masyarakat.
Mestinya pemerintah atau penegak hukum bisa bersikap tegas laiknya sikap mereka terhadap Front Pembela Islam (FPI) maupun HTI.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima mengatakan pemerintah bisa menggunakan UU Ormas untuk melakukan evaluasi. Ia mengingatkan ormas yang mengganggu ketertiban telah melenceng dari tujuan berdemokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDIP itu minta pemerintah tak perlu takut sebab ada aparat yang akan mengatasi masalah ketertiban dan keamanan.
"Dan kalau perlu di-punishment ya itu pembubaran. Kita pernah membubarkan HTI-FPI, kenapa? Karena dia tidak memperkuat aspek persatuan Indonesia," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4).
"Jangan ada organisasi-organisasi yang merasa memiliki kewenangan untuk mempenetrasi ataupun membuat keonaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Aksi premanisme ormas terus menuai sorotan dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak menjelang Idulfitri lalu.
Teranyar, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya diduga menyerang hingga membakar mobil polisi saat hendak menangkap petinggi mereka di Kota Depok, Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memerintahkan agar Kota Depok sebagai salah satu wilayahnya nol atau zero premanisme. Dedi mengaku akan melakukan pembinaan kepada ormas tersebut.
Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala mengaku bingung dengan sikap pemerintah. Alih-alih bersikap tegas, mereka justru terkesan merangkul.
Adrianus juga menyesalkan hingga saat ini tak ada pernyataan apapun dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina ormas. Begitu pula dengan Polri selaku pembina Kamtibmas.
"Itu yang bikin bingung. Kemendagri selaku pembina enggak pernah omong apa-apa. Polri selaku pembina kamtibmas tidak membuat kegiatan khusus mengawasi/menindak mereka," kata Adrianus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/4).
"Bahkan Pemerintah seperti merangkul. Elemen pemerintah yang melakukan respons keras, seperti Dedi Mulyadi, malah ditantang," imbuhnya.
Berangkat dari hal itu, Adrianus menilai tak semua elemen pemerintah memiliki keberanian untuk bersikap dan bersuara. Artinya, pemerintah pun masih meyakini bahwa ormas masih berguna.
"Jadi, tidak semua elemen pemerintah punya satu sikap/suara perihal ini. Artinya, ada saja kalangan yang melihat ormas berguna atau berfungsi," katanya.
Hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan dari Kemendagri terkait sejumlah tuntutan tersebut. CNNIndonesia.com telah menghubungi Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, namun tak mendapat respons.
Sementara sosiolog kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Soeprapto mengatakan bahwa aksi premanisme ormas telah berlangsung sejak lama dan menjadi rahasia umum. Biasanya, aksi-aksi mereka banyak dilakukan di tempat wisata, kawasan industri, kuliner, hingga prostitusi.
Di satu sisi, kata Soeprapto, keberadaan mereka bisa bertujuan baik. Namun, cara mereka kerap keliru dan justru menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat.
"Sangat mungkin tujuannya baik, namun cara yang dilakukan kadangkala justru menimbulkan keresahan, baik bagi warga setempat maupun bagi pengunjung," kata Soeprapto saat dihubungi, Jumat (25/4).
Soeprapto mengatakan pemerintah perlu segera melakukan evaluasi. Namun, dia meminta agar usul pembubaran perlu dikaji dengan matang.
"Bahwa harus melakukan evaluasi memang sangat perlu, namun untuk membubarkannya perlu dikaji sebaik mungkin, karena siapa tahu setelah dilakukan evaluasi, peringatan, dan pembinaan bisa berubah," katanya.
"Jadi penanganannya perlu bertahap, dan selektif secermat mungkin, karena tidak sedikit pula aktivitas ormas yang positif," imbuh dia.
(fra/thr/fra)
